LRC-KJHAM mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Mereka merekomendasikan alokasi anggaran yang cukup dalam APBD, peningkatan fasilitas ramah korban di kepolisian, serta pelatihan aparat dalam menangani kasus berbasis gender.
“Langkah ini penting untuk memastikan korban mendapatkan keadilan,” tandas Nihayatul. (*)
