SEMARANG, beritajateng.tv – Mantan narapidana bisa mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.
Meskipun begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) menegaskan ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi lebih dulu.
“Jadi yang kita lihat itu ancaman hukumannya, bukan vonisnya. Ancaman hukuman kalau perbuatan ini di KUHAP ancaman hukumannya 5 (lima) tahun,” terang Paulus usai menghadiri rakor di Kantor KPU Jateng, Gajahmungkur, Kota Semarang, Senin (1/5/2023).
“Maka itu harus ada jeda 5 (lima) tahun setelah ia selesai menjalani hukuman, itu catatannya,” imbuhnya.
Paulus menambahkan mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri mesti beroleh pernyataan telah bebas murni dengan jeda selama 5 (lima) tahun.
“Jedanya lima tahun dari bebas murni, bukan hanya keluar dari penjara. Bisa jadi keluar penjara masih menjalani pidana asimilasi atau bebas bersyarat,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa bebas murni yang ia maksud ialah tidak ada urusan administrasi lagi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Menyoal mantan narapidana korupsi, Paulus membenarkan bahwa pelaku kejahatan korupsi tersebut masih dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).
“Kalau korupsi kan masih lima tahun ya, karena kalau korupsi ancaman hukumannya biasanya sekurang-kurangnya, batasnya kan tidak ada batasnya, itu masih dianggap 5 (lima) tahun, jadi masih boleh,” ungkapnya.
Meskipun begitu, tetap ada jeda selama 5 (lima) tahun dan harus tetap mengumumkan dirinya kepada masyarakat.
Khusus untuk mantan narapidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual anak tidak boleh mendaftar.
Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Jateng Muhammad Rofiuddin menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan proses pengawasan terhadap mantan narapidana yang mencalonkan diri.
Ia yang turut hadir dalam rakor tersebut berujar, “Tentu bawaslu akan melakukan proses pengawasan, apakah syarat seperti itu sudah terpenuhi atau belum.”
“Termasuk kan ketika ia memiliki latar belakang seperti itu harus menyampaikan pengumuman secara terbuka pada publik,” tandas Rofiuddin. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
