BACA JUGA: Kepala DPMPTSP Semarang: Meski Tak Ada Anggaran Dampak Efisiensi, Pelayanan Tetap Jalan
Farida pun menyoroti anggaran perjalanan dinas di tingkat kabupaten/kota yang menurutnya tak masuk akal.
“Harusnya pendampingan MBG itu diambil dari efisiensi anggaran seperti seremonial, jamuan, perjalanan dinas, itu hal konkret yang bisa diefisienkan. Bisa dicek di APBD itu, misalnya di sebuah kabupaten, perjalanan dinas untuk lembaga legislatif besar sekali. Logikanya DPRD kabupaten kok besar sekali, kan yang di serap wilayah aspirasinya?,” pungkas Farida. (*)
Editor: Farah Nazila
