SEMARANG, beritajateng.tv – Kebijakan pemerintah yang memperluas akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kapal perikanan berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT) mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan di Jawa Tengah. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi jatah solar bersubsidi bagi nelayan kecil.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, menilai pemberian subsidi kepada kapal berukuran besar merupakan langkah yang dapat mendukung keberlangsungan sektor perikanan tangkap. Meski demikian, pemerintah diminta tetap menjamin ketersediaan stok BBM bagi kapal nelayan di bawah 30 GT.
“Selama ini pemerintah sudah memberikan jaminan. Di Jawa Tengah juga belum ada laporan mengenai kekurangan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan kecil,” ujar Riswanto pada Jumat, 24 Juli 2026.
BACA JUGA: Tiga Bulan Nihil Tangkapan, Kisah Nelayan Tambakrejo Bertahan di Tengah Paceklik Laut
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah, Slamet Ari Nugroho. Ia menyatakan KNTI mendukung kebijakan harga solar khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan berukuran 30 GT ke atas.
Namun, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut harus diiringi dengan kepastian bahwa kuota solar bersubsidi bagi nelayan tradisional tidak berkurang.
“Kami menyambut baik kebijakan harga solar Rp15.000 per liter untuk kapal 30 GT ke atas. Tetapi pemerintah harus memastikan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil tetap aman,” kata Slamet.
Stok Solar Nelayan Kecil Masih Aman
Hingga saat ini, KNTI Jawa Tengah mengaku belum menerima laporan adanya kesulitan nelayan kecil memperoleh solar bersubsidi. Meski demikian, organisasi tersebut terus memantau perkembangan di lapangan setelah kebijakan mulai berjalan.
“Sejauh ini stok solar subsidi untuk nelayan di bawah 30 GT di Jawa Tengah masih aman. Memang kami mendengar informasi kelangkaan sudah terjadi di Gresik, Jawa Timur, tetapi di Jateng belum ada laporan seperti itu,” jelasnya.
