Kita sering berbicara tentang pembangunan. Jalan dibangun, gedung didirikan, proyek diresmikan. Namun satu pertanyaan mendasar kerap luput: apakah pembangunan itu benar-benar menyentuh manusia? Di Kalimantan Selatan, sebagaimana di banyak daerah lain, tantangan terbesar bukan pada ketiadaan program, melainkan pada kualitas pelayanan publik yang masih belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Pelayanan publik seharusnya menjadi pintu pertama kesejahteraan. Dari sanalah masyarakat mengakses kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Tetapi jika pintu itu sempit, berbelit, dan tidak ramah, maka yang terjadi bukanlah penguatan, melainkan peminggiran. Negara hadir, tetapi tidak terasa.
Kita harus jujur mengakui: masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan tepat waktu. Masih ada anak-anak yang menempuh pendidikan dengan fasilitas terbatas. Masih banyak pelaku UMKM yang berjalan sendiri tanpa pendampingan yang memadai. Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal orientasi. Apakah pelayanan publik benar-benar dirancang untuk memudahkan rakyat, atau justru lebih nyaman bagi birokrasi?
Pelayanan publik tidak boleh dipahami sebagai rutinitas administratif. Ia adalah jantung dari pembangunan manusia. Tanpa pelayanan yang berkualitas, pembangunan sumber daya manusia hanya akan menjadi slogan. Masyarakat tidak butuh janji, mereka butuh kepastian. Tidak butuh seremoni, mereka butuh solusi.
Di sektor kesehatan, pelayanan yang lamban dan tidak merata akan langsung berdampak pada kualitas hidup. Penyakit tidak menunggu prosedur. Rasa sakit tidak bisa ditunda oleh antrean panjang. Negara harus hadir cepat, tepat, dan manusiawi. Pelayanan kesehatan yang buruk bukan hanya soal kegagalan sistem, tetapi juga kegagalan empati.
Di bidang pendidikan, persoalannya lebih dalam. Kita tidak bisa berharap lahir generasi unggul jika kualitas layanan pendidikan masih timpang. Sekolah-sekolah di kota mungkin lebih mudah mengakses fasilitas, sementara di pelosok masih berjuang dengan keterbatasan. Ini bukan sekadar ketimpangan wilayah, tetapi ketimpangan masa depan. Negara seharusnya menjadi penyeimbang, bukan pembicara perbedaan.
Sementara itu, di sektor ekonomi, UMKM sering disebut sebagai tulang punggung, tetapi kerap diperlakukan sebagai sektor pinggiran. Padahal, di sanalah sebagian besar rakyat menggantungkan hidup. Jika UMKM tidak dibina, tidak difasilitasi, dan tidak diberi akses yang adil, maka ketimpangan ekonomi akan terus berulang. Pelayanan publik di sektor ekonomi tidak cukup hanya dengan izin usaha. Ia harus hadir dalam pendampingan, pelatihan, akses permodalan, dan perluasan pasar.
Masalahnya, pelayanan publik kita masih terlalu prosedural dan kurang solutif. Birokrasi sering lebih sibuk menjaga aturan daripada menyelesaikan masalah. Padahal tugas negara bukan menjaga sistem, tetapi melayani manusia. Ketika rakyat harus mondar-mandir mengurus satu layanan, di situlah negara gagal memahami perannya.
Kita juga tidak bisa menutup mata pada lemahnya komunikasi publik. Banyak kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi gagal di lapangan karena tidak dipahami masyarakat. Pemerintah sering berbicara, tetapi jarang mendengar. Informasi disampaikan, tetapi tidak dikomunikasikan. Akibatnya, lahir jarak, kecurigaan, bahkan apatisme. Kepercayaan publik tidak runtuh dalam sehari, tetapi terkikis sedikit demi sedikit.
Di sinilah peran generasi muda menjadi krusial. Anak-anak muda Kalimantan Selatan tumbuh dalam dunia yang terbuka, digital, dan cepat. Mereka tidak alergi pada perubahan. Mereka terbiasa dengan transparansi. Mereka kritis, tetapi juga kreatif. Jika diberi ruang, mereka bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka bisa menjadi penyambung aspirasi, penyebar informasi, sekaligus penggerak inovasi. Mengabaikan generasi muda dalam pembangunan sama saja dengan menunda masa depan.
Namun, pelibatan generasi muda tidak cukup dengan seremoni atau jargon. Ia harus nyata. Diberi ruang bicara, ruang berkreasi, dan ruang mengambil peran. Bukan sekadar dijadikan objek, tetapi subjek pembangunan.
Partisipasi masyarakat juga harus diperkuat. Pelayanan publik yang baik tidak lahir dari ruang tertutup. Ia lahir dari dialog. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kritik tidak boleh dianggap ancaman. Masukan tidak boleh dipandang sebagai gangguan. Justru dari sanalah kualitas pelayanan diperbaiki.
Kalimantan Selatan memiliki potensi besar. Sumber daya alam melimpah, budaya kuat, dan masyarakat yang tangguh. Tetapi potensi tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Ia membutuhkan tata kelola yang berpihak. Membutuhkan pelayanan publik yang berorientasi pada manusia, bukan sekadar prosedur.
Pembangunan manusia adalah kerja panjang. Ia tidak selesai dalam satu periode, tidak selesai dalam satu program. Tetapi satu hal pasti: tanpa pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan manusia akan berjalan pincang. Kita akan sibuk membangun gedung, tetapi kehilangan kepercayaan. Kita akan sibuk membuat program, tetapi gagal menyentuh kebutuhan.
Negara tidak diukur dari seberapa banyak regulasi, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat. Pemerintah tidak dinilai dari seberapa sering berbicara, tetapi seberapa nyata bekerja. Dan pelayanan publik adalah ukuran paling jujur dari semua itu.
Jika kita sungguh ingin Kalimantan Selatan maju, berdaya saing, dan sejahtera, maka tidak ada jalan lain selain membenahi pelayanan publik. Bukan sekadar mempercepat, tetapi memanusiakan. Bukan sekadar menata sistem, tetapi mendengar suara rakyat.
Pembangunan sejati bukan tentang proyek. Ia tentang manusia. Dan manusia hanya bisa tumbuh jika dilayani dengan hormat.
Penulis: Harry Khairil Hadi, Diny Dewi Febrianti (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin)
Editor: Farah Nazila
