Kita sering berbicara tentang pembangunan. Jalan dibangun, gedung didirikan, proyek diresmikan. Namun satu pertanyaan mendasar kerap luput: apakah pembangunan itu benar-benar menyentuh manusia? Di Kalimantan Selatan, sebagaimana di banyak daerah lain, tantangan terbesar bukan pada ketiadaan program, melainkan pada kualitas pelayanan publik yang masih belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Pelayanan publik seharusnya menjadi pintu pertama kesejahteraan. Dari sanalah masyarakat mengakses kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Tetapi jika pintu itu sempit, berbelit, dan tidak ramah, maka yang terjadi bukanlah penguatan, melainkan peminggiran. Negara hadir, tetapi tidak terasa.
Kita harus jujur mengakui: masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan tepat waktu. Masih ada anak-anak yang menempuh pendidikan dengan fasilitas terbatas. Masih banyak pelaku UMKM yang berjalan sendiri tanpa pendampingan yang memadai. Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal orientasi. Apakah pelayanan publik benar-benar dirancang untuk memudahkan rakyat, atau justru lebih nyaman bagi birokrasi?
Pelayanan publik tidak boleh dipahami sebagai rutinitas administratif. Ia adalah jantung dari pembangunan manusia. Tanpa pelayanan yang berkualitas, pembangunan sumber daya manusia hanya akan menjadi slogan. Masyarakat tidak butuh janji, mereka butuh kepastian. Tidak butuh seremoni, mereka butuh solusi.
Di sektor kesehatan, pelayanan yang lamban dan tidak merata akan langsung berdampak pada kualitas hidup. Penyakit tidak menunggu prosedur. Rasa sakit tidak bisa ditunda oleh antrean panjang. Negara harus hadir cepat, tepat, dan manusiawi. Pelayanan kesehatan yang buruk bukan hanya soal kegagalan sistem, tetapi juga kegagalan empati.
Di bidang pendidikan, persoalannya lebih dalam. Kita tidak bisa berharap lahir generasi unggul jika kualitas layanan pendidikan masih timpang. Sekolah-sekolah di kota mungkin lebih mudah mengakses fasilitas, sementara di pelosok masih berjuang dengan keterbatasan. Ini bukan sekadar ketimpangan wilayah, tetapi ketimpangan masa depan. Negara seharusnya menjadi penyeimbang, bukan pembicara perbedaan.
