“Urgensi ini jelas, tujuannya untuk rakyat adalah kesejahteraan. Kabupaten Brebes itu penduduknya paling padat se-Jawa Tengah, luas wilayahnya nomor dua setelah Cilacap. Untuk membangun secara maksimal pemimpin daerah enggak mampu, apalagi soal keadilan. Itu sulit sekali,” sambungnya.
Ia mengungkap, warga di wilayah pegunungan Brebes bagian selatan kerap menghadapi kendala akses ketika hendak mengurus keperluan administrasi di ibu kota kabupaten.
“Kami terlalu jauh, sampai tiga sampai empat jam ke ibu kota Kabupaten Brebes. Kami di wilayah pegunungan, sementara ibu kota di wilayah pantai. Jadi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat itu tidak seimbang,” tuturnya.
Saat ini, enam kecamatan yang masuk dalam wilayah rencana pemekaran adalah Salem, Bantar Kawung, Paguyangan, Bumiayu, Sirampog, dan Tonjong.
Total penduduk di wilayah tersebut, kata Imam, mencapai sekitar 565 ribu jiwa atau sepertiga dari total populasi Brebes.
BACA JUGA: Anggota DPD RI Usul Jateng Bagian Selatan Daerah Khusus Penyangga Pangan Nasional: Sebut Ini Jasela
“Sekitar 36 persen dari total penduduk Brebes ada di selatan. Jadi wajar kalau kami memperjuangkan agar pelayanan lebih dekat,” imbuh Imam.
Dari sisi ekonomi, Imam menilai Brebes selatan memiliki daya dukung yang kuat. Sektor pertanian dan perdagangan berkembang pesat, ditopang oleh kehadiran berbagai lembaga keuangan dan pendidikan.
Namun, kata dia, ketimpangan pembangunan masih terasa tajam, terutama pada infrastruktur dasar dan layanan publik.
“Kalau dunia perdagangan dan perbankan, Bumiayu dan sekitarnya itu lebih baik. Bank BUMN semua ada, pertanian hidup, perkebunan baik, perdagangan juga jalan. Cuma pelayanan dan infrastruktur yang kurang,” kata Imam.
Ia juga menyoroti indikator kesejahteraan masyarakat yang belum membaik. “IPM Brebes itu terendah se-Jawa Tengah. Supaya IPM naik, ya kita harus memisahkan diri guna kesejahteraan. Kalau masyarakatnya sejahtera, IPM akan lebih baik,” ucapnya.
