“Persoalan teknis yang dihadapi Pemkot seperti parkir, terminal, kendaraan, sarana prasarana, dan trayek bahkan penegakan hukum sanksi administratif. Termasuk tentang perkeretaapian,” katanya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
Pemkot Semarang Usulkan Pembentukan Dua Raperda Hak Asasi Manusia dan Perhubungan
