SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi VIII DPR RI menyoroti masih adanya penanganan bencana yang belum tuntas di sejumlah wilayah Jawa Tengah, meskipun sebagian sudah berhasil pemerintah daerah tangani.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait sejumlah wilayah yang masih membutuhkan penanganan lanjutan, khususnya terkait hunian dan dampak bencana alam.
“Kami juga menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, yang mana pada bulan yang lalu kami ke sini terkait dengan kebencanaan dan alhamdulillah sebagian kebencanaan sudah tertangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Wachid usai Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 22 April 2026.
Masih Ada Persoalan Bencana di Jawa Tengah yang Belum Terselesaikan
Namun demikian, Wachid menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.
“Masih ada yang belum tertangani terutama yang ada di Tegal dan juga di dua kabupaten yang lain termasuk di Semarang, tanah bergerak, Tegal termasuk hunian ya ini yang belum tertangani,” lanjutnya.
Menurutnya, persoalan hunian sementara yang seharusnya sudah selesai justru masih menjadi pekerjaan rumah.
BACA JUGA: Pemkot Semarang Siapkan Huntara di Rowosari untuk Korban Tanah Gerak Jangli
“Hunian sementara yang harusnya ini sudah selesai, ini kami baru mendapatkan informasi segera kami akan tindak lanjuti,” katanya.
Wachid menegaskan, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat, termasuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami akan sampaikan langsung ke pusat dan terutama dengan kepala BNPB,” tegasnya.
Jambanisasi dan Rumah Tak Layak Hunian Masih Jadi PR di Jateng
Selain penanganan bencana, Komisi VIII DPR RI juga menerima laporan terkait kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum terpenuhi, seperti jambanisasi dan rumah tidak layak huni (RTLH).
Wachid menyebut, kebutuhan tersebut masih cukup besar dan memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.
“Selain itu juga ԁijelaskan oleh Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah terkait dengan jambanisasi yang masih perlu bantuan juga rumah tidak layak hunian. Ini juga masih banyak yang perlu kita selesaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI juga mendorong percepatan penanganan proyek tanggul laut atau giant sea wall di wilayah Sayung, Kabupaten Demak.
Wachid menyebut proyek tersebut sempat terhenti dan perlu segera ԁilanjutkan karena berkaitan dengan penanganan bencana di wilayah pesisir.
“Kami juga sampaikan untuk segera mengundang teman-teman Komisi V terkait dengan program giant sea wall di daerah Sayung, Demak. Ini segera ԁitangani, ini sempat berhenti ԁikarenakan ada efisiensi,” pungkas Wachid.
Taj Yasin soal Jambanisasi
Soal jambanisasi, hal tersebut turut ԁibenarkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin. Ia menyebut pemerintah provinsi masih membutuhkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kami laporkan untuk ada penambahan-penambahan dari APBN untuk di Jawa Tengah. Selain RTLH kami juga butuh jambanisasi, yang ini juga masih ada kekurangan-kekurangan di Jawa Tengah,” kata Gus Yasin.
Lebih lanjut, Pemprov Jawa Tengah juga mengusulkan sejumlah langkah untuk memperkuat penanggulangan bencana ke depan, termasuk menghadapi potensi banjir dan kemarau panjang. Salah satunya melalui pembangunan kolam retensi di beberapa wilayah.
“Kami usulkan kepada pemerintah pusat lewat kawan-kawan DPR RI untuk penanggulangan kebencanaan banjir sekaligus untuk penanggulangan kemarau panjang yaitu ada penyediaan kolam retensi yang ada di kawasan Pati maupun di Kabupaten Kudus,” pungkas Gus Yasin. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
