SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik ekologi Universitas Diponegoro (Undip), Hendra Try Ardianto, melayangkan kritik keras atas analisis dampak lingkungan alias AMDAL di berbagai proyek di Jawa Tengah.
Kritik itu ia utarakan dalam workshop bertajuk “Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia” yang berlangsung di Ruang Sidang Senat FISIP Undip, Kamis, 1 Agustus 2024 siang.
Hendra yang juga merupakan Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip sekaligus penulis buku Mitos Tambang untuk Kesejahteraan itu menyebut AMDAL harusnya hadir dalam proyek pembangunan, tak terkecuali mining atau pertambangan.
“Industri bikin tol yang besar dan sebagainya, itu pasti selalu ada yang namanya AMDAL, sebagai dokumentasi yang memastikan rencana praktik mining maupun sawit. Itu harus punya KLH (kajian lingkungan hidup),” ucapnya.
Dalam kesempatan itu pula ia menceritakan pengalamannya soal perumusan AMDAL yang tertuang dalam buku karyanya.
BACA JUGA: Nilai Izin Tambang NU-Muhammadiyah Problematis, Pengamat Undip: Mending Bisnis Kursus Bahasa Arab
Bahkan, Hendra dengan tegas menyatakan bahwa eksistensi AMDAL di berbagai proyek di Jawa Tengah hanya omong kosong belaka.
“Cerita saya begini, AMDAL itu hampir saya temukan bullshit (omong kosong),” paparnya.
Alasannya, Hendra pernah bertanya pada seseorang yang berkaitan dengan bidang tersebut. Ia menanyakan, jika ambang air melebihi kapasitas, apa yang akan peneliti AMDAL itu lakukan.
Dari pertanyaannya itu, ia memperoleh dua jawaban, yang pertama yakni “melakukan penyuntingan pada hasil penelitian”. Namun, kata Hendra, hal itu bisa menuai risiko.
“Jawabannya begini, ‘Karena kalau ada penelitian tandingan, kita bisa kena.’ Jadi rata-rata yang dipakai itu jawaban kedua, yaitu “[AMDAL] ini dihilangkan saja, nanti gak akan ada bagian analisa tambang air,’” akunya.
Hendra: Penghilangan AMDAL ialah ide Dinas Lingkungan Hidup
Sontak, Hendra mengaku kaget saat mendapat jawaban itu. Ia pun bertanya kembali mengapa mesti menghilangkan AMDAL sebagai komponen KLH.
“[Saya tanya,] ‘Loh kok dihilangkan?’ [Jawabannya,] ‘Kan yang hadir juga gak mudeng-mudeng (mengerti) banget,’” ucapnya.
Hendra menuturkan, penghilangan AMDAL itu merupakan ide Dinas Lingkungan Hidup terkait.
Lebih lanjut, Hendra pun mengungkap bahwa ia terlibat dalam pembentukan AMDAL di Pegunungan Kendeng.
Berbagai hal yang ia sebut bobrok soal AMDAL, turut ia tulis dalam bukunya yang berjudul Mitos Tambang untuk Kesejahteraan tersebut.
BACA JUGA: 4 Fakta Menarik Tentang Dandhy Dwi Laksono, Sutradara Film Dirty Vote yang Viral di Sosial Media
“Ini ide siapa? Idenya Dinas Lingkungan Hidup, saya mengeluhkan itu. Saya terlibat dalam AMDAL Pegunungan Kendel, semua cerita tentang bobroknya AMDAL di sana saya sudah tulis di dalam buku saya,” terangnya.
Tak hanya Pegunungan Kendeng, Hendra merasa hampir semua pembentukan AMDAL itu terkesan aneh jika benar-benar menelitinya.
“Itu tidak hadir di ruang yang kosong, dia hadir di ruang politikal, sangat dinamis,” sambungnya.
Tak berhenti di situ, AMDAL yang seluruhnya ia katakan aneh dan memicu pertanyaan itu tak terlepas dari fakta bahwa tak mungkin “jeruk memakan jeruk”.
“Yang harus mengeluarkan AMDAL adalah lembaga pihak ketiga, tetapi seluruh biaya pembuatan AMDAL tempatkan kepada yang punya gawe atau perusahaan. Tidak mungkin jeruk makan jeruk,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
