DEMAK, beritajateng.tv – Menuntut segera keluarnya Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan Kades (Kepala Desa) dari 6 tahun menjadi 8 tahun, Paguyuban Kades se-Kabupaten Demak mendatangi Pendopo Bupati untuk bertemu orang nomor satu di Kota Wali. Mengingat DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi UU dalam rapat paripurna igedung DPRD Senayan, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.
Bupati Demak, Eistianah, menyampaikan bahwa para Kades tersebut meminta agar Pemerintah Kabupaten Demak bisa segera mengeluarkan SK perpanjangan masa jabatan Kades.
“Kepala desa meminta agar mendapatkan SK-nya. Kami dari Pemkab berkomitmen jika memang aturannya sudah jelas, dan jika sudah ada hasil dari konsultasi dengan Mendagri yang tentunya sudah ada dasar. Kita akan memberikan SK tersebut,”ujar Bupati usai audiensi pada Senin, 20 Mei 2024.
BACA JUGA: Tumbuhkan Minat Baca Masyarakat, Dinperpusar Luncurkan D’sport
Meski demikian, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Demak tidak akan menghalang-halangi perjuangan untuk perpanjangan masa jabatan Kades tersebut.
“Pada intinya kami dari Pemkab Demak tidak menunda atau menghalami untuk penyampaian SK perpanjangan tersebut,” ucap Eistianah.
Dengan adanya perpanjangan masa jabatan, Bupati mengingatkan agar para Kades dapat meningkatkan kinerjanya dalam pembangunan desa.
“Tentunya kami sampaikan selamat atas perpanjangan masa jabatan tersebut. Kami harapkan dengan masa jabatan diperpanjang ini kinerjanya semakin baik,” harapnya.
Perpanjangan masa jabatan Kades sesuai dengan UU
Di sisi lain, Ketua Kades Indonesia Bersatu (KIB) Kabupaten Demak, Mohamad Rifai, mengatakan bahwa tujuan dari para paguyuban Kades tersebut mendatangi kantor Bupati Demak untuk mengawal proses implementasi dari Pemkab Demak tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Bahwa kami sebagai kepala desa yang menjadi salah satu elemen penting yang ada di Pemdes berkewajiban mengawal bagaimana Pemkab Demak melakukan inplementasi Undang undang tersebut,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kades Jamus itu.
