SEMARANG, beritajateng.tv – Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen ini ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023. Perda ini terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang.
“Ini adalah tahapan ke sekian dari proses Perda hasil dari evaluasi Kemendagri. Kami memiliki 15 hari untuk proses penyelesaiannya,” ujar Agustina, Rabu, 4 Juni 2025.
BACA JUGA: Deviden Tak Maksimal, DPRD Kota Semarang Dorong BUMD Tingkatkan Pelayanan
Menurutnya, revisi ini merupakan penyesuaian dari berbagai macam peraturan pemerintah. Di mana ada beberapa hal yang tidak lagi menjadi objek pajak dan beberapa retribusi yang lainnya sudah berjalan.
Dia mencontohkan yang tidak lagi menjadi objek pajak antara lain adalah beberapa layanan rumah sakit yang tidak lagi menjadi objek pajak.
Begitu pun proses perizinan yang menyesuaikan peraturan perundangan baru yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota. Juga tidak boleh lagi ada pungutan pajak.
Evaluasi Perda juga dianggap sebagai bagian integral dari sistem pengawasan dan pembinaan. Dan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi demi perbaikan yang masyarakat perlukan.
“Terima kasih atas kerja keras kawan-kawan DPRD Kota Semarang dalam mengkaji secara mendalam rancangan perubahan Perda ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Kepala OPD, dan pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi terbaiknya melalui beragam kanal dan ruang komunikasi,” kata dia.
Perubahan Perda ini diharapkan membawa beberapa manfaat signifikan. Termasuk pemenuhan hasil evaluasi Kemendagri, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi. Serta pemberian kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat. Perda ini juga menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan pajak dan retribusi.
