Jateng

Perusahaan Media Cetak di Kota Semarang Diduga Tak Bayar Gaji Karyawan, AJI Bakal Laporkan ke Dewan Pers

×

Perusahaan Media Cetak di Kota Semarang Diduga Tak Bayar Gaji Karyawan, AJI Bakal Laporkan ke Dewan Pers

Sebarkan artikel ini
AJI Media Cetak Semarang
Perwakilan LBH Semarang, Amadela Andra Dynalaida (kanan), dan salah satu pekerja media Semarang yang jadi pelapor, Marlan (kiri), saat dijumpai di lobi Disnakertrans Jateng, Kota Semarang, Senin, 28 Juli 2025. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang akan melaporkan salah satu perusahaan media cetak di Kota Semarang yang tak membayar upah karyawannya dengan layak.

Selama enam bulan terakhir, lima pegawai dari perusahaan media cetak tersebut tak perusahaan bayarkan upahnya. Padahal, kelimanya telah menjadi karyawan tetap sejak 2008-2010.

Koordinator Divisi Ketenagakerjaan AJI Semarang, Praditya Wibisono, menilai kondisi para pegawai tersebut sangat memprihatinkan karena masalah ketenagakerjaan telah terjadi sejak 2012.

Ia menegaskan, AJI Semarang mengecam sikap perusahaan yang tak memenuhi hak para pekerja dan berencana membuat aduan ke Dewan Pers.

BACA JUGA: Perusahaan Media Cetak di Kota Semarang Kena Lapor 5 Pekerjanya, Klaim Tak Dapat Upah Layak Sejak 2012

“Rencananya memang kami akan melaporkan ini ke Dewan Pers, sehingga Dewan Pers juga aware dengan kasus-kasus yang terjadi di daerah. Karena dari Dinas Tenaga Kerja Jateng ini baru pertama kali ini mendapat laporan kasus dari perusahaan media,” ungkap Wibi saat beritajateng.tv konfirmasi, Selasa, 29 Juli 2025.

Wibi menuturkan, jika perusahaan media melanggar Peraturan Dewan Pers 2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers, maka izin verifikasi perusahaan dapat Dewan Pers cabut.

Terlebih, lanjut Widi, dalam laman resmi Dewan Pers, verifikasi administratif dan faktual perusahaan tersebut terakhir tercatat pada 2019. Padahal, terang dia, verifikasi itu harus ada pemutakhiran atau pembaruan secara berkala di Dewan Pers.

“Saya pikir Dewan Pers perlu mencabut verifikasi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Semoga ini menjadi gertakan supaya perusahaan lain tidak seperti gitu,” tuturnya.

AJI khawatir perusahaan media lain tiru kasus persoalan gaji sebuah media cetak di Kota Semarang

Lebih lanjut, Wibi menyebut AJI khawatir bila hal ini dibiarkan maka berisiko ditiru perusahaan media lain dan mengancam para pekerja media yang mestinya dilindungi undang-undang ketenagakerjaan.

“Kami berharapnya kasus di [nama perusahaan media cetak di Kota Semarang] ini bisa tuntas, pekerja mendapat haknya. Begitu juga pengusaha media juga tidak mengabaikan kewajibannya,” tegas Wibi.