Politik

Pilkada Langsung Picu Politik Uang Masif, Legislator Gerindra Jateng Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

×

Pilkada Langsung Picu Politik Uang Masif, Legislator Gerindra Jateng Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Sebarkan artikel ini
dprd jateng
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025 di Gedung Berlian, Kota Semarang, Jumat, 15 Agustus 2025. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

“Pesta demokrasi sering dimaknai sebagai pesta bagi-bagi uang. Walaupun sudah ada Bawaslu, faktanya praktik politik uang masih terjadi. Itu yang menurut saya jadi faktor negatif yang besar. Kalau lihat dari banyak aspek, ini soal pilihan. Dan kami lebih condong pada pilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD,” ujarnya.

Gerindra Jateng nilai pemilihan kepala daerah lewat DPRD tak bertentangan dengan demokrasi

Menanggapi anggapan bahwa Pilkada melalui DPRD dinilai mengkhianati prinsip demokrasi karena menghilangkan partisipasi langsung masyarakat, Heri menilai perlu lebih jernih melihat pandangan tersebut.

“Demokrasi itu juga perlu kita definisikan. Kalau kita lihat Pancasila, sila keempat jelas menyebut permusyawaratan dan perwakilan,” katanya.

Ia menilai, sejarah demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan pemilihan langsung.

“Di era Bung Karno ada model demokrasi sendiri, di era Pak Soeharto juga ada. Pertanyaannya, apakah demokrasi hari ini sudah paling sesuai dengan kultur bangsa Indonesia?” ujar Heri.

Heri menilai, evaluasi terhadap Pilkada langsung perlu berjalan secara jujur dengan melihat dampak negatif yang muncul, terutama soal pembengkakan biaya politik. Ia mencontohkan biaya Pilkada di sejumlah daerah yang nilainya sudah melampaui batas kewajaran.

“Kalau kita lihat hari ini, efek negatif Pilkada langsung itu dahsyat. Ongkos politiknya luar biasa. Contohnya di Kudus, kalau digabung dua pasangan calon, biayanya bisa di atas Rp150 miliar. Itu baru satu daerah. Trennya terus naik,” ungkap Heri.

BACA JUGA: Punya Energi Baru, DPC PDIP Kabupaten Semarang Bidik Tambah Kursi Parlemen-Ulangi Sukses Pilkada

Menurutnya, lonjakan ongkos politik tersebut tidak sebanding dengan kapasitas fiskal daerah.

“Dulu Rp60 miliar saja sudah dianggap tinggi. Sekarang terus meningkat. Kalau bandingkan dengan APBD lima tahun, itu sudah tidak masuk akal,” tegasnya.

Lebih jauh, Heri menegaskan dukungan Gerindra terhadap wacana Pilkada melalui DPRD dilandasi keinginan memperbaiki kualitas demokrasi, bukan semata mengganti mekanisme.