“Ini bukan soal untung-rugi secara ekonomi saja. Ini soal bagaimana kita menata demokrasi agar lebih sehat dan tidak melahirkan praktik-praktik negatif,” katanya.
Ia berharap, wacana tersebut bisa dibahas secara terbuka dan disepakati lintas partai politik.
“Kami sangat mendukung munculnya wacana ini. Dan akan lebih baik lagi jika partai-partai lain juga bisa menyepakatinya bersama,” tandasnya.
Sekjen Gerindra Sugiono menyebut Pilkada lewat DPRD lebih efisien dari berbagai sisi
Sebelumnya, Partai Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Partai Gerindra menilai skema pemilihan tersebut lebih efisien ketimbang pemilihan langsung.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, dalam keterangannya, Senin, 29 Desember 2025 lalu.
Sugiono menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi. Di antaranya, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik.
Ia mencontohkan, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun dan terus meningkat signifikan. Pada 2024, anggaran pilkada bahkan menembus lebih dari Rp37 triliun.
BACA JUGA: Songsong Pemilu dan Pilkada Mendatang, Bawaslu Blora Perkuat Sinergi dengan Mitra Kerja Strategis
“Itu merupakan jumlah yang bisa untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Menlu tersebut.
Selain anggaran, Sugiono juga menyoroti mahalnya biaya politik yang calon kepala daerah butuhkan. Menurutnya, ongkos kampanye yang tinggi kerap menjadi penghambat bagi figur-figur yang dinilai kompeten untuk menjadi kepala daerah.
