SEMARANG, beritajateng.tv – Pemkot Semarang memenangkan peninjauan kembali (PK) kasus sengketa kepemilikan lahan belasan ruko Bubakan, Kota Semarang yang nilainya mencapai Rp94,7 miliar.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang Sarwanto mengatakan, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK atas sengketa ruko Bubakan yang berlangsung bertahun-tahun tersebut.
BACA JUGA: Pemkot Bangun Saluran Air di Museum Bubakan
Sengketa ruko Bubakan tersebut terkait kepemilikan lahan yang diajukan 14 warga yang mengklaim kepemilikan ruko.
Kejaksaan Negeri Kota Semarang merupakan jaksa pengacara negara yang mewakili Pemkot Semarang dalam perkara tersebut.
Ia menjelaskan, sebanyak 14 pemilik ruko tersebut memenangi gugatan terhadap Pemkot Semarang di tingkat pengadilan pertama dan banding.
BACA JUGA: Bapenda Semarang Gandeng Kejari Bantu Tagih Piutang Pajak Daerah
“Pemkot Semarang mengajukan kasasi dan MA mengabulkan. Sebanyak 14 warga ini kemudian mengajukan PK,” katanya.
Melalui putusan PK tersebut, lanjutnya, Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah membantu penyelamatan aset yang terdiri atas tanah dan bangunan dengan mencapai Rp94,7 miliar.
BACA JUGA: Pemkot Semarang Gandeng Kejari Sinergi Kembangkan BUMD
Perkara sengketa kepemilikan ruko kawasan tersebut bermula ketika 14 pemilik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Mereka menggugat karena tidak bisa mengurus perpanjangan hak guna bangunan (HGB) atas ruko yang mereka tempati.
Pemkot Semarang mengajukan pembatalan dan pemblokiran Hak Guna Bangunan atau HGB terhadap lahan yang ternyata hak pengelolaannya merupakan milik pemerintah.
Lahan ruko Bubakan tersebut sebelumnya dikerjasamakan Pemkot Semarang bersama PT Pratama Era Jaya yang berakhir pada tahun 2018.
Sengketa ruko Bubakan tersebut berawal saat 14 orang warga yang selama ini menempati tanah dan bangunan komplek Bubakan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang pada 18 April 2019 lalu.
Belasan pengusaha tersebut tidak terima Pemkot Semarang mengklaim lahan yang selama ini mereka huni sebagai aset Pemkot. (ant)
Editor: Ricky Fitriyanto
