“Di dalam UU keolahrahragaan, kepengurusan olahraga itu suatu badan independen, netral dari pengaruh di luar olahraga. Dan di dalam olympic charter di sana adalah olahraga untuk olahraga bukan untuk kepentingan yang lain,” ujarnya.
Setiyono menambahkan, bahwa penggalangan dukungan dari cabor yakni sebagai bentuk keprihatinan akan rencana pemberlakuan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024.
BACA JUGA: Jelang Porprov 2026, KONI Blora Gelar Workshop untuk Pelatih
“Mudah-mudahan ini akan mendapatkan hasil, karena pengaruhnya di daerah sangat besar. Karena apabila Permenpora itu berlaku, semua pengurus KONI di semua tingkatan tidak boleh menerima apa pun, baik honor maupun lainnya dari anggaran yang bersumber dari pemerintah,” imbuhnya.
Menurutnya, tidak hanya pengurus, namun kesekretariatan KONI yang menjadi tumpuan dari pembinaan olahraga juga tidak boleh menerima apa pun dari anggaran hibah Pemerintah. Hal ini sangat memberatkan bagi seluruh kepengurusan KONI di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah.
Meskipun di dalam Permenpora menerangkan bahwa ada solusi anggaran operasional KONI bisa dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, namun hal ini terasa sangat memberatkan bagi semua pengurus KONI di setiap tingkatan, terutama di daerah.
“Undang-Undang keolahrgaan juga mengamanahkan pembinaan olahraga prestasi daerah itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda). Ya kita berjuang untuk mengembalikan sesuai fungsinya, yang selama ini sudah berlaku dan berjalan dengan baik,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
