Pendidikan

Putusan MK Soal Sekolah Gratis, Pakar Pendidikan: Kebijakan Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

×

Putusan MK Soal Sekolah Gratis, Pakar Pendidikan: Kebijakan Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Sebarkan artikel ini
Putusan MK Soal Sekolah Gratis, Pakar Pendidikan: Kebijakan Untuk Pemerataan Akses Pendidikan
Pekat Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Turahmat. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sekolah gratis bagi pendidikan dasar dan menengah selama sembilan tahun di sekolah swasta mendapat sambutan positif kalangan akademisi.

Pakar Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Turahmat menilai kebijakan itu menunjukkan komitmen negara terhadap pemerataan akses pendidikan.

“Putusan itu sangat melegakan karena artinya pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap dunia pendidikan kita,” ujar Turahmat, Sabtu, 7 Juni 2025.

Dia menilai kewajiban pemerintah membiayai pendidikan di sekolah swasta tidak cukup hanya berbicara soal akses, tetapi juga harus dijamin dari sisi mutu. Pendidikan, menurutnya, tidak boleh tunduk pada logika pasar.

BACA JUGA: Sekolah Swasta di Kota Semarang Bakal dapat Keringanan PBB Sampai 75 Persen

“Di Jawa ada dogma ana rega ana rupa (ada harga, ada rupa). Nah, itu tidak boleh berlaku di pendidikan. Sekolah negeri maupun swasta harus berada pada kualitas yang sama,” ujarnya.

Turahmat mencermati tren penurunan kualitas dan fasilitas di sejumlah sekolah negeri beberapa tahun terakhir. Dia menyebut banyak sekolah negeri kalah bersaing dengan swasta, baik dari segi kualitas pengajaran maupun sarana prasarana.

Karena itu, dia mengingatkan agar kebijakan gratis biaya pendidikan (sekolah) tidak menjadi dalih bagi pemerintah. Untuk mengurangi anggaran atau perhatian terhadap mutu pendidikan.

“Jangan sampai ini hanya soal gratis. Yang penting ada bangku, papan tulis, kapur tinggal oret-oret. Itu bahaya kalau sampai begitu,” ujarnya mengkritik pendekatan minimalis dalam kebijakan pendidikan.

Dia menekankan bahwa standar pendidikan harus menyesuaikan perkembangan zaman. Di era teknologi dan kecerdasan buatan saat ini, pendidikan harus dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai.

“Kalau sekarang musimnya orang pakai AI, ya semuanya ke sana. Pakai IT, ya semuanya ke sana. Pendidikan gratis tidak boleh menurunkan mutu pendidikan di republik ini,” ujarnya.

Turahmat berharap implementasi putusan MK ini berjalan secara menyeluruh, tidak hanya membebaskan biaya. Tetapi juga menjamin kualitas pengajaran dan fasilitas pendukungnya.