SEMARANG, beritajateng.tv – Refleksi Hari Tani Nasional 2025, Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Nelayan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jateng, Tugiman Semita, menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian.
Dalam hematnya, hilirisasi yang belum optimal serta minimnya dukungan teknologi dan permodalan membuat petani di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, sulit berkembang. Hal itu Tugiman sampaikan dalam rangka refleksi Hari Tani Nasional 2025 yang jatuh pada 24 September 2025 lalu.
“Sementara ini, hilirisasi bidang pertanian di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, belum berjalan maksimal ya,” ujar Tugiman via WhatsApp, Jumat, 26 September 2025.
BACA JUGA: Lahan Kering 20 Hektare di Blora jadi Embung Watu Macan, Mampu Airi Pertanian di Dua Provinsi
Tugiman yang saat ini menjadi Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah itu menekankan pentingnya hilirisasi untuk memberikan nilai tambah bagi petani.
Oleh sebab itu, Tugiman mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah segera turun tangan agar teknologi pertanian dan akses modal bisa petani manfaatkan secara luas.
“Hilirisasi pertanian di Jawa Tengah kurang maksimal karena perhatian pemerintah belum optimal, terutama dalam memberikan akses teknologi dan permodalan. Akibatnya, petani belum bisa menikmati nilai tambah dari penanganan pascapanen,” tegasnya.
Generasi muda enggan jadi petani, PKS Jateng dorong pemerintah sediakan teknologi dan fasilitas pertanian memadai
Tak hanya itu, Tugiman juga mengkhawatirkan jumlah petani muda yang berkurang. Ia menilai, tanpa dukungan serius dari pemerintah, regenerasi petani akan terancam dan keberlanjutan pertanian sulit terjaga.
“Kita mendorong pemerintah lebih intensif dalam pembelajaran dan inovasi. Generasi muda tani harus diberikan teknologi, fasilitas, dan perlengkapan yang memadai, sehingga mereka tertarik untuk menekuni sektor pertanian. Investasi di dunia pertanian sejatinya akan sangat membantu pembangunan bangsa,” pungkas Tugiman.
Hal senada disampaikan Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah, Purwanto. Menurutnya, anak-anak muda enggan menjadi petani karena kondisi pertanian saat ini tidak mendukung.
BACA JUGA: Petani Jateng Kritik Aparat Terlibat Food Estate: Jangan Sampai Trauma Orde Baru Terulang Lagi
“Ya mau jadi petani gimana? Orang kita melihat kondisi pertanian kita dulu loh. Teknologi pertaniannya enggak dibikin, mekanisme pertanian enggak dibikin, pascapanennya juga enggak ada fasilitas ke sana,” ujar Purwanto.
Purwanto menilai, proses kaderisasi pertanian seharusnya bisa membuka ruang bagi anak muda untuk berkreasi dengan teknologi modern. Namun, yang terjadi saat ini justru petani tua dibiarkan bekerja tanpa dukungan memadai.
“Kalau itu serahkan ke petani yang sudah tua, yang sudah lelah berproduksi, enggak bisa. Makanya sebetulnya banyak PR yang harus regenerasi ke anak-anak muda itu. Saya kira itu sih, jadi harus ada stimulasi atau media untuk mereka berkreasi,” tegasnya.
Dorong industrialisasi berpijak pada reformasi agraria
Lebih lanjut, Purwanto juga menekankan pentingnya industrialisasi yang berpijak pada reformasi agraria. Menurutnya, industrialisasi seharusnya berangkat dari pemanfaatan hasil produksi pertanian, bukan sekadar menarik investor dan menyediakan tenaga kerja murah.
“Kalau tanah ini sudah diselesaikan, kemudian industrialisasi itu adalah bagaimana produksi-produksi pertanian ini bisa dikemas dan tidak lupa sumber daya agraria juga dimanfaatkan dengan industrialisasi yang berpijak pada reformasi agraria,” jelasnya.
Ia menyebut, tanpa kebijakan yang berpihak pada petani, terutama anak muda, banyak masyarakat desa akhirnya beralih ke sektor informal atau menjadi buruh migran dengan penghasilan yang tak menentu.
“Makanya enggak ada kemudian orang-orang jadi pengamen, jadi buruh migran, jadi sektor yang informal-informal gitu loh. Upah mereka juga tidak terjamin, sangat tidak terjamin,” pungkas Purwanto. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
