JAKARTA, beritajateng.tv – Badan Gizi Nasional (BGN) masih menghentikan sementara operasional 1.152 unit Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah tersebut sebagai bentuk evaluasi dan penegakan standar kualitas dalam pelaksanaan Program MBG secara nasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan penghentian sementara operasional dapur MBG demi memastikan seluruh layanan memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan.
“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan agar layanan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Dadan, seperti beritajateng.tv kutip dari Antara, Senin 25 Mei 2026.
BACA JUGA: Kepala Daerah Wajib Terlibat, BGN: Jangan Sampai Pemda Tak Tahu Ada Pembangunan Dapur MBG
BGN mencatat sejak awal 2025 hingga saat ini terdapat 4.581 unit SPPG yang sempat di hentikan sementara untuk menjalani proses pembenahan dan penyesuaian standar operasional.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 dapur MBG telah menyelesaikan proses perbaikan dan kembali beroperasi dengan kualitas pelayanan yang lebih baik.
Sementara itu, 1.152 dapur lainnya masih menjalani proses penyesuaian dan pembenahan fasilitas.
Menurut Dadan, sejumlah dapur MBG menerima Surat Peringatan (SP) karena belum memenuhi standar infrastruktur yang pemerintah tetapkan.
Beberapa temuan di antaranya belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hingga belum didaftarkannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi,” jelasnya.
BACA JUGA: BGN soal SPPG Gondangsari Bukber di Hotel Bintang Magelang: Tak Masalah, Asal Mudah untuk Kumpul
Ia juga memastikan pemerintah tetap memberi ruang bagi para mitra dapur MBG yang sejak awal ikut mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu proses pembinaan dan perbaikan di lakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional,” tandas Dadan. (*)
Editor: Farah Nazila
