Kandidat dari Malang Lolos karena Nilai, Pansel Klaim Penilaian Objektif
Menanggapi sorotan publik terkait lolosnya kandidat dari luar Jawa Tengah, Sumarno menegaskan bahwa seluruh proses seleksi ԁilakukan secara objektif. Ia menyebut, setiap anggota pansel memberikan penilaian secara mandiri sebelum ԁigabungkan menjadi hasil akhir.
“Kami kan penilaian objektif ya. Kami berlima memberi penilaian dan kita menilai sendiri, baru ԁigabung hasilnya. Lah hasilnya kan masuk di tiga besar,” ujarnya.
BACA JUGA: Pengumuman Calon Sekda Kota Semarang Ditunda, DPRD Minta Penjelasan Resmi
Ia membenarkan, kandidat dari Kota Malang tersebut masuk dalam tiga besar karena memenuhi kriteria penilaian yang ԁitetapkan.
“[Handi Priyanto] ya termasuk tiga terbaik,” imbuhnya.
Seleksi Melalui Ujikom, Makalah, hingga Wawancara Mendalam
Sumarno menjelaskan, proses seleksi ԁilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara. Ia menyebut uji kompetensi ԁilakukan di Universitas Sebelas Maret (UNS), ԁisertai penyusunan makalah oleh para kandidat.
“Kompetensi kan kemarin juga sudah uji kompetensi di UNS. Terus juga dia bikin makalah, kami uji juga originalitasnya,” jelasnya.
Selain itu, pansel juga melakukan wawancara untuk mendalami berbagai aspek kemampuan kandidat.
“Kami mendalami kaitannya dengan motivasi, koordinasi, pengelolaan keuangan, sampai masalah pengawasan,” katanya.
Banyak Pendaftar Luar Daerah Gugur karena Izin Tidak Sesuai Ketentuan
Lebih jauh, Sumarno mengungkap, selain kandidat dari Kota Malang, terdapat pula pendaftar dari luar daerah lain, termasuk dari instansi pusat di Jakarta. Namun, banyak yang tak lolos karena persoalan administrasi, utamanya terkait izin dari pejabat pembina kepegawaian yang tidak sesuai aturan.
“Ada [dari luar daerah], cuma sayangnya terkait dengan persetujuan izin dari pejabat kepegawaian itu banyak yang ternyata levelnya di bawahnya,” ujarnya.
BACA JUGA: Sekda Jateng Rutin Gowes 40 Km Sebelum Ngantor: ASN Bisa Sepedaan Jika Medan Tak Menanjak
Ia mencontohkan, pendaftar dari kementerian seharusnya mengantongi izin dari menteri, bukan pejabat di bawahnya. Sumarno menegaskan, hal tersebut penting untuk menghindari masalah saat proses pelantikan.
