SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah menyerahkan 18 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 16 kabupaten/kota dan KPU Provinsi Jawa Tengah.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Karyadi, mengungkap 10 dari 18 hasil pemeriksaan itu merupakan pemeriksaan kinerja. Dalam hal itu, Karyadi menyoroti kemiskinan yang ada di tiga kabupaten Jawa Tengah.
Usai acara penyerahan LHP di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis, 19 Desember 2024, Karyadi menyebut upaya tiga kabupaten tersebut dalam mengentaskan kemiskinan belum begitu efektif.
“[Pemeriksaan] kinerja itu ada tematik lokal, tematik lokal kita adalah kemiskinan. Kemiskinan itu ada di Kebumen, Brebes, Sragen. Hasilnya, penanggulangan, effort, atau upaya itu belum begitu efektif,” ujar Karyadi.
BACA JUGA: Luthfi-Yasin Mulai Catat Janji-janji Selama Kampanye, Fokus Entaskan Kemiskinan
Sorotan BPR RI di beberapa wilayah Jawa Tengah
Tak hanya Kebumen, Brebes, dan Sragen yang mendapat sorotan BPK, Karyadi menyebut Kabupaten Wonosobo juga masih kurang efektif di bidang kesehatan.
“Terus ada pemeriksaan kinerja tentang kesehatan, JKN, itu di Wonosobo, hasilnya kurang efektif. Artinya apa? Kebutuhan tenaga medis, dokter, sarana prasarana, belum memadai. Sehingga banyak hal yang harus dibenahi dan juga berkoordinasi dengan BPJS kesehatan,” sambungnya.
Tak hanya itu, Kota Semarang pun tak luput dari catatan BPK. Karyadi menyebut BPK memeriksa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.
“Ada pemeriksaan PAD di Kota Semarang, ini masih banyak hal yang harus dibenahi. Artinya, pendapatan yang belum terdata, sehingga potensi pendapatan gak menggambarkan yang riil,” tegas dia.
BACA JUGA: Terima 386 Aduan Sepanjang 2024, Ombudsman Soroti Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng
Selanjutnya, Karyadi menyebut BPK RI juga melakukan pemeriksaan di tujuh infrastruktur se-Jawa Tengah. Antara lain, Karanganyar, Banjarnegara, Banyumas, Blora, Kudus, Magelang.
“Di situ temuannya kekurangan volume, tapi nilainya kecil-kecil, namun tetap masih ada. Kemudian kelebihan pembayaran atau keterlambatan pembayaran, satu dua saja,” jelasnya.
Kendati ada temuan dan evaluasi dalam LHP itu, Karyadi mengapreasiasi Pemprov Jawa Tengah.
“Artinya apa? Jateng luar biasa, effort BPK sudah sosialisasi, diskusi. Temuan itu memang ada, tapi hanya kecil-kecil. Seperti kami periksa di Lab Paramitha, tetap ada penyakitnya kaya batuk, pilek, tapi yang bikin mati kayak [penyakit] jantung, liver, paru-paru, itu gak ada,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
