SEMARANG, beritajateng.tv – Dari total sekitar 1.533 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Jateng, baru 43 unit yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara itu, sebagian besar masih dalam tahap inspeksi lingkungan dan mengikuti kursus menuju sertifikasi tersebut.
Hal itu terungkap oleh Sekretaris Tim Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Minggu, 5 Oktober 2025.
Sujarwanto menyebut saat ini sekitar 590 SPPG telah terfasilitasi pelatihan untuk mendapatkan SLHS. Sementara itu, kata dia, 585 SPPG lainnya sedang menjalani proses inspeksi sebelum sertifikat diterbitkan.
“Jadi intinya, yang 585 [SPPG] ini nanti secara serentak akan melompat datanya [mengantungi SLHS], karena proyeksinya sebentar lagi segera terbit. Terpenting kami juga sudah tangani setengah lebih dari jumlah operasional itu, sudah kursus untuk persiapan SLHS-nya,” ungkap Sujarwanto.
BACA JUGA: Usai Dugaan Keracunan MBG, Koordinator SPPG Ungaran Timur Bakal Awasi Ketat Pengelola Dapur
Sujarwanto menegaskan, SLHS menjadi standar yang wajib setiap SPPG di Jawa Tengah penuhi sekaligus jaga. Terlebih, kata dia, sertifikat itu tak boleh SPPG anggap sekadar dokumen administratif begitu sudah mereka peroleh.
Namun, SLHS menjadi komitmen bagi setiap SPPG untuk menyajikan makanan yang bergizi dan aman bagi pelajar.
“Sertifikasi itu komitmen yang memiliki nilai dalam menjalankan kelayakan prosedur dalam menghasilkan produk makanan sesuai standar. Namun juga harus dijaga, standar jangan turun setelah dapat SLHS, karena akan terus kami tinjau,” tegas Sujarwanto.
Dorong SPPG di Jateng peroleh SLHS
Sujarwanto yang saat ini juga menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Tengah itu memastikan pihaknya akan terus mendorong SPPG yang belum bersertifikat agar segera memperoleh SLHS.
Salah satunya yakni dengan meminta dinas kesehatan di 35 kabupaten/kota melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap proses sertifikasi.
“Tim percepatan secepat mungkin akan mengaksesment agar mereka [para SPPG] betul-betul mematuhi. Di sisi lain, mereka juga perlu terus berbaiki apa yang kurang dalam tata kerjanya,” pungkas dia.
Sebelumnya, imbas keracunan massal, ternyata baru sebagian dapur SPPG MBG di Jawa Tengah yang memiliki SLHS. Hal itu lantaran pemberlakuan aturan SLHS baru setelah insiden keracunan massal yang menimpa hampir ribuan siswa di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025.
Merespons hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan proses penerbitan sertifikat layak higienitas untuk penyedia MBG sekolah saat ini tengah berjalan.
BACA JUGA: Jadi Contoh SPPG Terbaik, Begini Strategi Penyajian Menu Dapur MBG di Blora Agar Tetap Fresh
“Ini lagi berproses ya, karena sebelumnya memang tidak ada persyaratan [SLHS] itu [untuk setiap SPPG]. Baru dalam rapat di Jakarta kemarin diputuskan harus ada sertifikat tersebut,” ujar Sumarno saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu, 1 Oktober 2025.
Kendati begitu, Sumarno menekankan sertifikat bukan sebatas formalitas dokumen, melainkan harus benar-benar menjamin keamanan MBG yang anak-anak konsumsi.
Oleh sebab itu, Sumarno mendorong Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Jawa Tengah dapat memproses SLHS maksimal 20 hari.
“Kami mendorong Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar memproses percepatan maksimal 20 hari. Tapi saya tekankan jangan hanya formalnya, substansinya juga harus terpenuhi,” sambungnya.
Dalam hematnya, asesmen lapangan merupakan poin penting untuk memastikan standar higienis benar-benar berlaku. Mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan, hingga proses pengolahan.
“Yang kita harapkan bukan hanya dokumennya, tapi aplikasinya di lapangan. Sehingga ada jaminan makanan yang tersaji itu aman bagi anak-anak dari sisi food security,” ujarnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
