“SE-nya ini masih proses, ini masih pendataan dulu. Pendataan untuk kendaraan-kendaraan yang ada perusahaan-perusahaannya di Jawa Tengah termasuk BUMN,” katanya.
Setelah seluruh data terkumpul, kata Masrofi, Bapenda akan menyusun mekanisme lebih lanjut melalui surat edaran yang ԁitujukan kepada perusahaan-perusahaan terkait.
BACA JUGA: Ofero Resmi Buka Pabrik Kendaraan Listrik di Semarang, Bidik Pasar Indonesia hingga Asia Tenggara
“Diolah dulu datanya itu dari data-data yang nanti kita ambil dari perusahaan, baru kita akan membuatkan surat edaran kepada perusahaan, instansi, BUMN agar kendaraan tersebut mengganti atau balik nama dengan pelat Jateng,” ujar Masrofi.
Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku sama bagi perusahaan swasta maupun BUMN yang beroperasi di Jawa Tengah.
“Sama. Perusahaan yang ada di sini. Karena ԁia berdomisili di sini, usaha di sini. Kenapa tidak membantu di dalam membayar pajak?” tegasnya.
Masrofi Soroti Banyak Kendaraan Pelat B Beroperasi di Jateng
Masrofi menilai fenomena kendaraan perusahaan berpelat luar daerah sebenarnya cukup mudah ԁitemukan di Jawa Tengah.
Ia menyebut kendaraan berpelat B dan pelat luar daerah lainnya masih banyak beroperasi di berbagai wilayah Jawa Tengah meski perusahaan pemiliknya berkedudukan di provinsi tersebut.
Dalam hematnya, kondisi tersebut membuat daerah tidak memperoleh manfaat optimal dari sektor pajak kendaraan bermotor, meski kendaraan tersebut setiap hari menggunakan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Jawa Tengah.
Ia menilai, perusahaan yang menjalankan usaha dan mencari keuntungan di Jawa Tengah semestinya ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
BACA JUGA: Dolar AS Menguat, Harga Suku Cadang Kendaraan di Blora Naik Hingga 30 Persen
“Dia mencari penghidupannya di sini tetapi pakai pelat nomor sana, harusnya ya membantu kita dong, membantu untuk ikut juga membangun kondisi infrastruktur yang ada di Jawa Tengah terutama pembangunan jalan,” paparnya.
Masrofi mengatakan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah.
