Dengan pendaftaran sekolah yang mengandalkan nilai ujian nasional, sekian masalah yang memungkinkan terjadi hanyalah “kenalan orang dalam” dan/atau jual-beli kursi, seluruhnya berada di balik dinding sekolah. Manipulasi nilai ujian nasional nyaris mustahil, lantaran penilaiannya berasal dari negara, dan semua tak bisa diganggu gugat begitu nilai keluar.
Sementara itu, dalam PPDB 2024 bermacam manipulasi terjadi. Apalagi, dengan bertambahnya jalur pendaftaran, persoalan semacam itu seolah terduplikasi di setiap lini. Pasalnya, setiap jalur memiliki “papan peringkat” tersendiri, sehingga masalahnya pun menjadi sendiri-sendiri, terkotak-kotak.
Sistem papan highscore
Sesungguhnya, masalah-masalah tersebut boleh jadi dapat terminimalisir apabila menggunakan format “papan highscore“. Jarak rumah ke sekolah dalam sistem zonasi beserta piagam prestasi menjadi sebuah poin plus untuk tambahan skor utama yang berasal dari kalkulasi nilai rapor—sebab tak ada ujian nasional dalam Kurikulum Merdeka!
Afirmasi tentu tak bisa menjadi penilaian khusus dalam format tersebut, sebab, agaknya tidak etis mengkalkulasi tingkat kemiskinan seseorang menjadi nominal poin atau skor. Sementara soal perpindahan orang tua? Oh, tampaknya ia bisa melebur ke dalam sistem poin zonasi berdasarkan tempat tinggal anyar sang orang tua sewaktu pindah tugas.
Sehingga, sistem penerimaan siswa baru seolah kembali ke format awal layaknya adu highscore dengan zonasi-afirmasi-prestasi-dan-lain-lain sebagai tambahan poin untuk mendongkrak skor di papan peringkat.
Poin-poin tambahan tersebut tentu harus sudah melewati pelbagai filter penilaian dan prioritas tertentu hingga menciptakan sistem penskoran yang adil bagi semua.
BACA JUGA: Sederet Masalah PPDB 2024 di Indonesia, Jawa Tengah Nyaris Lengkap Semua Jalur Pendaftaran
Walakin, mendengar sederet kabar miring dalam dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari penghapusan jurusan di tingkat SMA hingga nasib malang guru honorer yang tak berkesudahan, mengingat masalah-masalah yang terus terjadi dalam PPDB agaknya menjadikan masukan tersebut beroleh prioritas nomor sekian.
