“Kami melakukan evaluasi terhadap personel yang bertugas. Ada yang kami bina agar mengikuti ketentuan yang berlaku, dan ada juga regenerasi personel baru yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai tata kelola pelayanan publik,” jelas Glory.
Ia menambahkan, kasus dugaan kebocoran yang melibatkan oknum pegawai saat ini telah berproses melalui jalur hukum. Namun, peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun lalu sebelum sistem digital diterapkan secara menyeluruh.
Untuk memperkuat pengawasan, DLH kini dapat memantau seluruh transaksi setiap hari melalui laporan digital.
Selain itu, seluruh kendaraan pengangkut sampah, baik milik pemerintah maupun swasta, diwajibkan melewati jembatan timbang sebelum masuk ke TPA Jatibarang.
Melalui mekanisme tersebut, petugas dapat mengetahui tonase sampah yang masuk sekaligus menghitung besaran retribusi yang harus dibayarkan. Setelah pembayaran dilakukan, portal masuk ke area TPA baru dapat dibuka.
“Kami bisa memantau data keluar masuk kendaraan dan pembayaran setiap hari. Semua kendaraan harus melalui jembatan timbang sehingga tonase sampah dan kewajiban retribusinya tercatat dengan jelas,” katanya.
Glory mengungkapkan sejak sistem pembayaran digital di berlakukan, pihaknya belum menerima laporan terkait kebocoran retribusi.
Jika terdapat selisih perhitungan, hal itu umumnya berkaitan dengan proses konversi data tonase dan akan terus dsempurnakan melalui pengembangan sistem.
“Potensi kebocoran yang dulu pernah kami temukan sudah kami tutup melalui digitalisasi. Karena pembayaran tunai sudah tidak ada lagi, maka risiko penyimpangan juga jauh berkurang,” tegasnya.
Di tahun 2026, Pemerintah Kota Semarang menargetkan pendapatan retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp55 miliar. Hingga saat ini realisasi pendapatan masih terus berjalan seiring aktivitas pengangkutan dan pembuangan sampah yang berlangsung setiap hari di TPA Jatibarang. (*)
Editor: Elly Amaliyah
