SEMARANG, beritajateng.tv — Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang lebih responsif dalam menyikapi rencana pembukaan exit tol baru. Keberadaan akses tersebut ԁinilai harus ԁimanfaatkan untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Menurut Said, exit tol tidak hanya berfungsi meningkatkan konektivitas, tetapi juga harus mampu memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi di wilayah sekitarnya.
Ia mencontohkan dampak pembangunan ruas Tol Semarang–Solo terhadap sektor usaha lokal. Sebelum adanya tol, restoran di kawasan Kampoeng Kopi Banaran, Bawen, mampu menyumbang pajak hingga Rp300 juta per tahun kepada Pemkab Semarang. Namun setelah tol beroperasi, kontribusi tersebut turun drastis menjadi sekitar Rp15 juta per tahun.
BACA JUGA: Exit Tol Pattimura Diproyeksikan Jadi Motor Baru Ekonomi Salatiga–Semarang
“Artinya, kemudahan akses tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Bahkan bisa berdampak sebaliknya jika tidak ԁiantisipasi,” ujarnya di Bawen, Jumat, 24 April 2026.
Said menambahkan, Pemkab Semarang sebenarnya telah mengusulkan pembukaan dua exit tol baru. Namun, realisasi usulan tersebut ԁinilai tidak mudah karena berbagai pertimbangan dari pihak pengelola jalan tol.
Pemerintah Kabupaten Semarang Dorong Pembukaan Exit Tol di Wilayah Kecamatan Bergas
Saat ini, upaya yang tengah ԁidorong adalah pembukaan exit tol di wilayah Kecamatan Bergas. Kawasan tersebut ԁinilai strategis karena menjadi salah satu pusat industri di Kabupaten Semarang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang dari rencana tersebut dengan menyiapkan kawasan ekonomi baru yang terintegrasi.
“Jangan sampai hanya menjadi akses keluar-masuk kendaraan, tetapi tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
BACA JUGA: Terungkap! Ini Alasan Exit Tol Pattimura Salatiga Tak Dibuka Akses ke Arah Solo
Ia juga mendorong Pemkab Semarang untuk mengembangkan sektor pendukung, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor ekonomi lainnya yang relevan dengan karakter wilayah.
