SEMARANG, beritajateng.tv – Menyusul Universitas Diponegoro (Undip), civitas akademika Universitas Negeri Semarang (Unnes) turut menyatakan kritiknya terhadap pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rabu, 7 Februari 2024.
Dua perguruan tinggi besar di Kota Semarang tersebut menggelar deklarasi berupa pernyataan sikap sekaligus seruan moral agar menjalankan demokrasi dengan benar, tepat seminggu sebelum hari H Pemilu berlangsung.
BACA JUGA: Putusan DKPP Tak Bisa Batalkan Gibran, Pengamat: Mundurnya Hasyim Asy’ari Bergantung pada KPU
Adapun perwakilan Guru Besar Unnes yang hadir di antaranya Prof. Hari Pramono dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prof. Dr. Tri Maheri Pujiastuti dari Fisipol, Prof Isi Yuliasri dari Fakultas Bahasa dan Seni, dan beberapa Guru Besar lainnya. Adapun deklarasi itu dibacakan oleh Prof Isi Yuliasri.
“Kepada Presiden/Wakil Presiden, para Menteri, dan seluruh pejabat negara untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, dan amanat reformasi, dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, atau keuntungan elektoral sesaat,” ucap Isi Yuliasri saat membacakan poin pertama dari 6 (enam) poin dalam pernyataan tersebut.
Mengikuti penetapan rule of game atau aturan main dalam Pemilu menjadi pesan utama yang hendak Guru Besar dan civitas akademika Unnes sampaikan.
Salah satu perwakilan civitas akademika Unnes, Giyarto SL, membenarkan hal tersebut. Menurut keterangannya, pihak Unnes yang tergabung dalam aksi seruan moral tersebut melakukan diskusi selama 4 (empat) hari untuk menyusun poin-poin.
Unnes terusik dengan hukum dalam Pemilu 2024
Perihal apakah Pemilu 2024 menjadi pemilihan terburuk sepanjang sejarah Indonesia, Giyarto angkat bicara.
“Saya ikut Pemilu dari tahun 1971, waktu itu masih lima partai. Kemudian 1982,1987,1992, total saya ikut Pemilu 9 kali. Prosesnya wajar saja, ada nyanyian kita datang ke Pemilu, tapi tatkala banyak perangkat hukum yang dilampaui, maka semua terusik untuk itu, maka kita menyuarakan,” papar Giyarto.
Menurutnya, bekerja di lingkup perguruan tinggi menjadi kewajiban bagi pihaknya untuk mengikuti apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Adapun seruan moral dan pernyataan sikap dari akademisi, bagi Giyarto, menjadi bagian dari hal tersebut.
“Sebagai ilmuwan kami mendukung yang benar, supaya kita berjalan pada kesepakatan awal koridor rule of game,” tegas Giyarto.
BACA JUGA: Buntut Isu Terima Pencalonan Gibran, Mahfud MD: KPU Sudah Berkali-kali Lakukan Pelanggaran
Ia berharap, puluhan pernyataan sikap yang datang dari perguruan tinggi ini dapat mengantarkan Pemilu berjalan dengan mengindahkan nilai-nilai demokrasi.
“Saya lihat sudah ada 46 (civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi menyatakan sikap), ada Undip tadi jam 9. Semoga ke depan menghasilkan pemimpin yang amanah, demokratis, dan mampu membawa rakyat pada tujuan Indonesia Merdeka. Sesuai alinea ke-4 UUD 1945,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
