SEMARANG, beritajateng.tv – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap 1 baru mencakup 27 titik dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah.
Adapun titik dapur umum itu tersebar di 20 kabupaten/kota.
Pada akhir tahun 2025, jumlah dapur umum di Jawa Tengah ditarget hingga 76 titik SPPG.
Satu SPPG mampu melayani sekitar 3 ribu penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil, hingga balita. Hal itu terungkap dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, saat beritajateng.tv konfirmasi Senin, 17 Februari 2025.
Sehingga pada tahap 1, kata Yunita, terdapat 81.000 penerima MBG di Jawa Tengah, sebanyak 72.000 di antaranya adalah siswa.
“Sudah 27 titik di 20 kabupaten/kota. Satu titik sama dengan dilayani satu SPPG untuk 3.000 penerima, yakni ibu hamil, balita, siswa SD, SMP, SMA. Tahun ini informasi dari BGN targetnya 76 titik sampai akhir 2025,” ujar Yunita.
Kata dia, ada sejumlah kabupaten/kota yang menjalankan MBG di 2 titik. Tak lain adalah Kota Semarang, yakni di Ngaliyan dan Banyumanik.
Sementara itu, lanjut dia, belum ada penambahan kuota penerima MBG yang baru mencapai 27 titik di tahap pertama pada bulan Februari ini.
Penambahan kuota akan berlangsung secara bertahap di bulan berikutnya.
Masyarakat respons baik soal Makan Bergizi Gratis, Yunita ingatkan tetap waspada pasca keracunan di Sukoharjo
Dalam hematnya, Yunita menilai respons masyarakat antusias dan cukup baik salam menyambut program MBG.
Namun Yunita tak menampik jika masih ada sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan MBG, termasuk mengenai terjadinya keracunan di Sukoharjo.
“Baguslah responnya, yang penting evaluasi untuk proses di SPPG itu. Pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek,” jelas dia.
Ia menyebut, keracunan terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang untuk memasak.
Tak hanya itu, Yunita pun menilai kelalaian SPPG bisa membuat masakan menjadi beracun. Hal ini menjadi catatan bersama untuk memperketat pengawasan selama proses produksi makanan untuk program MBG.
“Jadi memang keracunan itu penyebabnya ada beberapa hal, dari bahan makanannya, cara memasaknya, atau alatnya bisa jadi. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut,” tegas dia.
BACA JUGA: Marak Keracunan Makan Bergizi Gratis, Bagaimana Peran Dinas Kesehatan?
Ia berharap, SPPG lebih teliti dan berhati-hati dalam mengolah makanan. Sehingga ke depannya insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng.
“Ini menjadi evaluasi seluruh Indonesia, dan SPPG agar proses mengolah makanan harus benar-benar, kapan harus diracik, lalu diolah, dan disajikan. Jadi ada waktu yang diawasi betul. Bismillah tidak ada apa-apa lagi,” harap Yunita.
Yunita memastikan, Pemprov Jawa Tengah terlibat dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah.
“Iya, mengawasi dalam arti ada dinas pangan nanti logistik harus tersedia, Dinas Kesehatan jika ada keracunan, kemudian memastikan dapur ada Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). Kemarin di Sukoharjo sudah ada sebetulnya,” pungkas Yunita. (*)
Editor: Farah Nazila
