SEMARANG, beritajateng.tv – Tren pencarian properti kelas menengah di Kota Semarang terprediksi masih bertahan hingga akhir tahun ini. Salah satunya rumah dengan rentang harga Rp 300 juta sampai Rp 800 juta per unit.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Andy Kurniawan mengemukakan, tren pembelian rumah menengah meningkat sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah (middle) mendominasi pembelian rumah di kelas menengah.
“Rumah komersil trennya masih bagus, berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 800 juta. Ternyata ini marketnya masih bagus sampai akhir tahun 2024,” katanya kepada beritajateng.tv temui di Jateng Omah Expo, Minggu, 4 Agustus 2024.
Ia menuturkan, masyarakat berpenghasilan menengah umumnya tak terdampak dengan perubahan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, mereka membeli rumah berdasarkan kebutuhan dan selera. Berbeda dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bergantung pada rumah subsidi.
BACA JUGA: Developer Perumahan di Semarang Makin Menjamur, Ini Langkah Mereka Jaga Mutu dan Kualitas
Sehingga, kata Andy, penjualan rumah kelas menengah cenderung lebih stabil. Pasalnya, rumah di kelas menengah tak banyak terpengaruh dengan adanya perubahan kebijakan misalnya pembatasan kuota rumah subsidi yang terjadi pada tahun ini.
“Yang ambil subsidi sarat hubungan dengan kebijakan pemerintah. Sementara yang penghasilannya di angka Rp7 juta sampai Rp8 juta sudah mulai berani ambil rumah non subsidi,” sambungnya.
Developer perumahan dorong penambahan kuota rumah subsidi
Lebih lanjut, Andy menyebut, perilaku konsumen dalam membeli rumah di kelas menengah sebenarnya terbilang baik. Artinya, mereka tak lagi membebani anggaran pemerintah dalam penyediaan rumah subsidi.
Hanya saja, ia turut menyoroti adanya perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak cukup besar terhadap penyediaan rumah bersubsidi.
“Kita jangan melihat dari perilaku masyarakat yang menengah atas, menengah bawah yang butuh rumah subsidi juga kerena mereka sudah punya rencana, bulan ini atau bulan depan menenpati rumah, ini kan problem (masalah),” kata Andy.
Sebagai informasi, pemerintah memangkas bantuan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024. Dari yang sebelumnya sebanyak 220 ribu unit di tahun 2023 menjadi 166 ribu unit saja di tahun ini.
BACA JUGA: Berawal dari Hobi, Begini Kisah Studio Permainan Leolit Games, Game Developer dari Semarang
Andy menuturkan, pemangkasan kuota pembiayaan rumah bersubsidi itu membuat rumah yang sudah developer bangun menjadi tak terserap.
“Kita berharap dari komunikasi forum pengembang bisa mendorong untuk pemerintah segera merealisasikan kuota rumah subsidi, karena sebetulnya banyak sekali berkas yang sudah masuk, bangunan yang sudah ada, tinggal akad, tapi berhenti,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
