Perihal KIR dan izin truk muatan, Miko mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota. Terlebih, kata Miko, uji KIR tidak dikenakan biaya alias gratis. Sehingga, seharusnya semakin banyak pemilik maupun pengendara truk yang mengurus KIR-nya.
“Karena KIR itu kan kewenangannya di kabupaten/kota. Sebetulnya secara administrasi KIR itu kan sudah gratis, ya, harusnya semakin meningkat,” tegas dia.
Lebih lanjut, tak cuma soal KIR, Miko juga akan mengarahkan kabupaten/kota untuk melakukan penindakan lebih tegas di lapangan. Pasalnya, kata Miko, provinsi tak berhak menindak truk di lapangan.
“Nanti kami dorong kembali kabupaten/kota dan teman-teman di BPTD yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan di lapangan, karena Pemprov itu tidak punya kewenangan untuk penindakan di lapangan. Kita giatkan kembali, ya,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
