Jateng

Walikota Lantik 19 Pejabat Eselon Pemkot Semarang

×

Walikota Lantik 19 Pejabat Eselon Pemkot Semarang

Sebarkan artikel ini
Walikota Lantik 19 Pejabat Eselon Pemkot Semarang
Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu melantik 19 pejabat eselon di lingkungan Pemkot Semarang. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau Mbak Ita, melantik 19 pejabat eselon Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Dari 19 pejabat eselon Pemkot Semarang, lima di antaranya merupakan Kepala Dinas hasil seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Loka Krida Lantai 8, Gedung Moh Ihsan, Balaikota Semarang.

BACA JUGA: Walikota Lantik M. Khadik Jadi Pj Sekda Kota Semarang

“Alhamdulillah, hari ini kami telah merealisasikan pelantikan gelombang pertama. Sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, untuk proses Pilkada ini, kami hanya mendapat slot eselon II sebanyak lima orang, sementara eselon III dan IV terdiri dari 14 orang,” ujar Mbak Ita, sapaan akrabnya.

Mbak Ita menjelaskan bahwa dari 11 jabatan Kepala Dinas yang telah melakukan lelang terbuka, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru memberikan persetujuan untuk lima jabatan tersebut.

Pejabat yang duduki jabatan Kepala Dinas antara lain:

1. Arwita Mawarti sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2. Bagus Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)
3. Kusnandir sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan)
4. Margaritha Mita Dewi Sopa sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Dinas Koperasi UMKM)
5. Shoti’ah sebagai Kepala Dinas Pertanian (Dinas Pertanian)

“Proses pelantikan ini tidak bisa terlaksana secara sekaligus. Harus ada prioritas berdasarkan kebutuhan jabatan yang masih di jabat pelaksana tugas (Plt). Ini sejalan dengan kebijakan yang akan datang,” tambahnya.

Mbak Ita menekankan bahwa kelima Kepala Dinas tersebut di pilih untuk segera di lantik karena mereka harus menjalankan sejumlah program penting.

Misalnya, DLH perlu mendapatkan perhatian khusus terkait pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), yang merupakan program nasional dan telah dalam proses dengan Kementerian Keuangan.

“Jika masih dijabat oleh Plt, akan sulit untuk menjalankan program-program tersebut. Kemarin, beberapa hal terhambat saat dikelola oleh Plt,” ungkapnya.