SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng Abdun Mufid menyoroti peran pemerintah dalam mengawasi pengembang perumahan.
Pasalnya, aduan konsumen terbanyak sepanjang tahun 2023, menurut Mufid, justru datang dari pembeli perumahan.
“Pemerintah harus betul-betul mengadakan pengawasan terhadap praktik penjualan perumahan oleh pengembang. Ini bisa dilakukan melalui sistem perizinan,” ujar Mufid, Jum’at 19 Januari 2024.
Ia menilai, sudah seharusnya pengembang perumahan yang benar-benar memiliki legalitas yang bisa beroperasi.
“Hanya pengembang yang punya legalitas, yang memang core (inti) bisnisnya pada pengembang, dan mereka punya kompetensi dan kapasitas pada bisnis itu yang boleh beroperasi,” sambung Mufid.
Tak hanya memperketat izin bagi para pengembang, ujar Mufid, ia harap pemerintah melakukan pengawasan lebih untuk menghindari hal-hal buruk. Bentuk pengawasan itu menurutnya bisa terwujud melalui layanan aduan khusus bagi masyarakat yang membeli rumah.
“Pemerintah harus buka layanan pengaduan di masyarakat yang dirugikan oleh kasus-kasus perumahan. Agar bisa diporses penyelesaiannya, sehingga konsumen tidak jadi bulan-bulanan dari pengembang yang nakal,” tegasnya.
Penindakan tegas bagi pengembang yang melanggar tentu menjadi fokus yang mesti jadi perhatian pemerintah. Tak hanya itu, pemberian public warning bak yang BPOM lakukan jika menemukan obat dan komestik berbahaya juga bisa menjadi contohnya.
“Pemerintah bisa berikan public warning. Misalnya kaya di BPOM waktu menemukan obat dan kosmetik yang bermasalah itu kan merilis dengan public warning agar masyarakat jangan beli itu. Sama halnya public warning tentang pengembang nakal yang punya track record jelek, sehingga konsumen bisa berpikir ulang untuk beli,” bebernya.
LP2K bagikan tips aman pilih pengembang perumahan untuk konsumen
Untuk mencegah hal buruk, Mufid memberi tips bagi konsumen yang hendak melakukan transaksi beli rumah. Sehingga, konsumen mampu mengamankan dirinya sendiri.
