SEMARANG, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mengatakan, sejumlah daerah di wilayah pemerintahannya masih memiliki angka stunting yang tinggi. Di antaranya Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga.
Hal itu Luthfi sampaikan dalam konferensi pers Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Novotel Semarang, Selasa, 22 September 2026.
Jawaban Luthfi soal Penyebab Stunting: Pendidikan dan Pola Hidup Sangat Berpengaruh
Saat ditanya mengenai faktor yang menyebabkan angka stunting masih tinggi di sejumlah daerah Jawa Tengah, Luthfi menyebutkan beberapa aspek. Mulai dari pendidikan, orang tua, penyakit, hingga pola hidup.
“Jadi kenapa stunting itu tinggi? Satu, dari segi pendidikan. Dua, dari orang tua. Kemudian yang tiga, dari penyakit. Empat, dari pola hidup dan lain sebagainya,” kata Luthfi.
Luthfi mencontohkan kondisi di Kabupaten Wonosobo. Diaa mengatakan dari 10 anak yang diperiksa, sembilan di antaranya mengalami stunting.
BACA JUGA: Semarang Utara Kasus Tertinggi Stunting, Dinkes Intensifkan Program Tujuh Bintang
“Contoh misalnya Wonosobo, di balik gunung itu ternyata di sana stuntingnya maksimal, 10 anak-anak kita periksa, 9-nya stunting. Lah ini kan harus ada pengamatan,” katanya.
Oleh karena itu, Luthfi menekankan pentingnya validasi data sebagai dasar menentukan intervensi. Data yang akurat, kata Luhtfi, penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran, terprogram, dan berkelanjutan.
“Maka tadi saya tekankan pada saat pengarahan bagi stunting yang tinggi, kualifikasi data harus dilakukan suatu mobilisasi. Jadi, data ini harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran, terprogram, berlanjut dan berkelanjutan,” katanya.
Luthfi Minta Contoh Kabupaten Demak dan Semarang
Ahmad Luthfi mengatakan, agar sejumlah kabupaten/kota di wilayahnya mencontoh penanganan stunting di Kabupaten Demak dan Semarang.
Luthfi menyebut Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menjadi daerah yang dapat dijadikan model bagi wilayah lain di Jawa Tengah dalam penanganan stunting.
Dia meminta kabupaten/kota lain mempelajari langkah yang dua daerah tersebut untuk kemudian ada penerapan sesuai kebutuhan masing-masing daerah dalam penanganan stunting.
BACA JUGA: Abon Lele Pawon Mbok Kumpul, dari Semarang terbang ke Australia
“Memang ada tiga kabupaten kota yang rentang kendalinya jauh di antaranya adalah Wonosobo, Purbalingga dan Banjarnegara. Ini nanti akan kami intervensi dengan dinas terkait,” ucapnya.
Tak cuma itu, Luthfi turut meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk melakukan pendekatan ATM. Maksudnya yakni amati, tiru, dan modifikasi untuk penanganan stunting.
“Sudah saya perintahkan kepada dinas kita untuk ATM, jadi amati, tiru, modifikasi,” kata dia.
Adapun secara provinsi, Luthfi mengatakan, Jawa Tengah saat ini memiliki capaian prevalensi stunting sebesar 9,77 persen.
Stunting di Wonosobo, Purbalingga, dan Banjarnegara, Apa Sikap Pemprov Jateng?
Luthfi mengatakan, dinas terkait di Pemprov Jatwng harus segera lakukan penanganan terhadap daerah dengan capaian stunting yang masih tinggi. Dia mengatakan, Pemprov Jateng akan akan mempelajari penanganan stunting seperti di Kabupaten Demak danSemarang.
“Seluruh dinas kita nanti akan kita keroyok untuk belajar kepada Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang. Nantinya agar kabupaten lain bisa menirunya,” ucapnya.
Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Perlu kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa.
BACA JUGA: 5 Jenis Lomba Kaligrafi MTQ Nasional 2026 di Semarang, Peserta Capai 380 Orang
“Penanganan stunting itu tidak bisa sendiri. Maka butuh kolaboratif government yang kita ciptakan dari mulai pemerintah pusat melakukan apa, kemudian provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat desa,” kata Luthfi.
Dia mengatakan, butuh dukungan dari berbagai pihak di Jawa Tengah untuk penanganan stunting. Di antaranya melalui Baznas dan program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jateng.
Luthfi meminta penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mendukung target Indonesia Emas 2045.
“Bahkan Baznas, CSR daripada Bank Jateng hari ini sudah saya hitung hampir Rp21 miliar untuk membuat kegiatan penanganan stunting itu sendiri,” katanya.
Momentum Penanganan Stunting
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan, pertemuan tersebut juga menjadi momentum menyamakan visi dan menyusun langkah konkret penanganan stunting.
Eddy mengatakan, pengalaman Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang dalam menekan stunting menjadi pembelajaran bagi daerah lain untuk penerapannya.
“Sudah bersepakat, kemudian ada lesson learned dari dua kabupaten dari Demak maupun Kabupaten Semarang. Nah, ini kita coba eskalasi untuk menjadi replikasi di tempat-tempat lain,” kata Eddy.
BACA JUGA: Stunting dan TBC Masih Menjadi Persoalan Serius, Ahmad Luthfi Gencarkan Program Speling
Dia mengatakan, angka prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen. Penurunan angka tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Eddy menambahkan, penanganan stunting membutuhkan pendekatan lintas sektor. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga lingkungan, sanitasi, infrastruktur, hingga ketersediaan MCK.
“Ini pekerjaan yang kompleks ya, tidak hanya sekadar gizi tapi ada lingkungan, sanitasi, infrastruktur, MCK dan lain sebagainya. Jadi, perlu kita satu padukan semua kekuatan-kekuatan yang ada, juga dukungan-dukungan dari kemitraan,” kata Eddy. (*)
Editor: Diaz A Abidin
