SEMARANG, beritajateng.tv – Anggota DPD RI Abdul Kholik menyoroti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Jawa Tengah yang tak membahas terkait pemekaran daerah.
Senator asal Cilacap, Jawa Tengah, itu mengungkap RPJMD tersebut juga belum memihak sektor fundamental seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata.
Hal itu Kholik ungkap usai menghadiri acara Aspirasi Masyarakat MPR RI dan FGD bertajuk “Optimalisasi, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029” di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Rabu, 23 April 2025 sore.
“[RPJMD Jawa Tengah] belum fokus ketiga hal itu, kenapa? [padahal] sektor ini sektor fundamentalnya Jawa Tengah, kekuatannya Jawa Tengah di tiga sektor ini. Pada sektor inilah warga butuh keberpihakan, seperti petani, nelayan, dan pelaku pariwisata yang harus disejahterakan,” ungkap Kholik.
Selain tiga sektor fundamental yang menurutnya belum menjadi fokus RPJMD 2025-2029, Kholik turut menyinggung wacana pemekaran daerah yang juga tidak dibahas.
BACA JUGA: Wacana Pemekaran di Brebes-Banyumas, Gus Yasin: Fiskalnya Mampu Tidak Kalau jadi Kabupaten Baru?
“Pada RPJMD ini juga belum nampak keberpihakan untuk aspirasi pemekaran daerah. Kita tahu cukup banyak usulan dari kabupaten, ada dari Banyumas, Cilacap, Brebes Selatan yang mengusulkan untuk pemekaran daerah,” papar Kholik.
Besar harapan Kholik agar pembahasan pemekaran daerah itu turut disertakan dalam RPJMD 2025-2029. Alasannya, tutur Kholik, antardaerah di Jawa Tengah masih sulit dalam hal aksesibilitas maupun akselerasinya.
Atau dalam kata lain, ada ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya di kabupaten yang sama.
Tak hanya pemekaran kabupaten, Kholik juga berharap RPJMD Jawa Tengah juga membahas terkait kemungkinan adanya pemekaran provinsi.
