“Masih ada misalnya dapur di sini yang dilayani adalah sekolah di sini. Padahal di sini itu ada dapur juga, tapi melayani sekolah di sini, di sini. Pengaturan ini ada beberapa kabupaten yang sudah bisa bagus, Kota Semarang belum. Saya akan belajar di beberapa kabupaten,” imbuhnya.
Agustina menjelaskan, perancangan forum dialog nasional tersebut memang sebagai ruang terbuka antardaerah untuk saling berbagi pengalaman, termasuk mengurai persoalan yang masing-masing daerah hadapi.
“Dialog mengenai praktik baik ini kita akan saling memberikan pengalaman masing-masing. Di sini semuanya harus terbuka, karena masing-masing kepala daerah diminta membawa pejabat yang bisa memberikan keterangan detail,” ujarnya.
Dengan keterbukaan itu, Agustina berharap kendala yang selama ini muncul bisa dibahas bersama dan dicari jalan keluarnya.
“Supaya nanti kalau ada kendala-kendala itu kita bisa saling mengisi, kita bisa saling memberikan pertimbangan. Kemungkinan juga ada beberapa kendala yang sama dan penguraiannya bersama-sama,” papar dia.
Ia menambahkan, forum tersebut juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga organisasi yang bergerak di bidang pangan dan gizi. Melalui forum tersebut, Pemkot Semarang berharap bisa menemukan pola terbaik dalam pelaksanaan MBG ke depan.
“Di dalam diskusi ini juga hadir para akademisi dari Unwahas dan Universitas Parahyangan, kemudian ada beberapa NGO yang bergerak di bidang makanan dan gizi, dari Badan Gizi Nasional juga hadir. Kita akan mencari pola yang terbaik untuk penyelesaian berbagai macam kendala dan mengadopsi dari beberapa kabupaten/kota yang sudah berhasil,” pungkas Agustina.
BGN Ingatkan MBG Harus Libatkan Kepala Daerah
Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.
Suardi menuturkan, pemerintah daerah memegang peran utama karena penerima manfaat program ini berada di wilayah masing-masing.
