SEMARANG, beritajateng.tv – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan mulus. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengakui masih ada sejumlah kendala di lapangan, mulai dari rantai pasok bahan makanan, penyesuaian menu antar jenjang usia siswa, hingga distribusi dapur yang belum merata.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut, persoalan rantai pasok menjadi salah satu titik krusial dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
“Ada beberapa kendala mengenai rantai pasok yang besar, itu menjadi salah satu kendala dalam proses pembuatan menu sehat bagi anak-anak,” ujar Agustina usai menghadiri Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis dan ASEAN-ID Nourish di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu, 29 April 2026.
Selain itu, persoalan lain muncul dari perbedaan jenjang usia penerima manfaat dalam satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam praktiknya, satu dapur bisa melayani siswa dari tingkat TK hingga SMP, bahkan SMA.
“Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan usia dalam satu SPPG, misalnya ada yang TK, SD, SMP. Itu menunya kadang-kadang disamakan,” katanya.
Menurut Agustina, kondisi tersebut seharusnya bisa terantisipasi dengan penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan gizi tiap jenjang usia. Ia menyebut, beberapa daerah lain sudah mampu menerapkan hal tersebut meski dalam satu dapur layanan.
“Ada beberapa kabupaten/kota yang bisa membuat dalam satu SPPG yang melayani SD, TK sampai SMA, menunya bisa berbeda. Begimana caranya? Jadi bisa ada praktik baik yang dilihat,” lanjutnya.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Dampingi Prabowo Kunjungi Sekolah di Cilacap, Para Siswa Respons Positif MBG
Tak hanya soal menu, Agustina turut menyoroti persoalan distribusi dapur MBG yang belum tertata dengan baik. Ia mengakui, masih ada ketimpangan dalam jangkauan layanan antar wilayah. Agustina pun akan mempelajari pola distribusi MBG yang sudah berjalan lebih baik di daerah lain.
“Masih ada misalnya dapur di sini yang dilayani adalah sekolah di sini. Padahal di sini itu ada dapur juga, tapi melayani sekolah di sini, di sini. Pengaturan ini ada beberapa kabupaten yang sudah bisa bagus, Kota Semarang belum. Saya akan belajar di beberapa kabupaten,” imbuhnya.
Agustina menjelaskan, perancangan forum dialog nasional tersebut memang sebagai ruang terbuka antardaerah untuk saling berbagi pengalaman, termasuk mengurai persoalan yang masing-masing daerah hadapi.
“Dialog mengenai praktik baik ini kita akan saling memberikan pengalaman masing-masing. Di sini semuanya harus terbuka, karena masing-masing kepala daerah diminta membawa pejabat yang bisa memberikan keterangan detail,” ujarnya.
Dengan keterbukaan itu, Agustina berharap kendala yang selama ini muncul bisa dibahas bersama dan dicari jalan keluarnya.
“Supaya nanti kalau ada kendala-kendala itu kita bisa saling mengisi, kita bisa saling memberikan pertimbangan. Kemungkinan juga ada beberapa kendala yang sama dan penguraiannya bersama-sama,” papar dia.
Ia menambahkan, forum tersebut juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga organisasi yang bergerak di bidang pangan dan gizi. Melalui forum tersebut, Pemkot Semarang berharap bisa menemukan pola terbaik dalam pelaksanaan MBG ke depan.
“Di dalam diskusi ini juga hadir para akademisi dari Unwahas dan Universitas Parahyangan, kemudian ada beberapa NGO yang bergerak di bidang makanan dan gizi, dari Badan Gizi Nasional juga hadir. Kita akan mencari pola yang terbaik untuk penyelesaian berbagai macam kendala dan mengadopsi dari beberapa kabupaten/kota yang sudah berhasil,” pungkas Agustina.
BGN Ingatkan MBG Harus Libatkan Kepala Daerah
Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.
Suardi menuturkan, pemerintah daerah memegang peran utama karena penerima manfaat program ini berada di wilayah masing-masing.
“Pemerintah daerah harus terlibat di dalam hal ini, karena yang diberi makan itu kan anak-anak di wilayah. Yang mendapat makan di Semarang ya orang-orang Semarang, bukan dari Jakarta,” terang Suardi.
Pihaknya, forum seperti ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program secara menyeluruh.
“Kegiatan ini penting sekali supaya kita menemukan satu solusi terbaik untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Makan Bergizi Gratis. Dengan kolaborasi ini kita bisa mengetahui di mana letak kekurangannya,” katanya.
BACA JUGA: Update Kasus MBG Demak: Nasi Goreng Tercampur Kuah Acar, Tak Ada Chef di SPPG Terkait
Lebih lanjut, Suardi menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor di daerah agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Ia berharap, dengan keterlibatan berbagai pihak tersebut, pelaksanaan MBG ke depan bisa lebih tertata, merata, dan sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
“Di daerah itu kan ada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian untuk bahan baku, kemudian Dukcapil untuk data penerima, termasuk Dinas Pendidikan. Kalau melibatkan mereka, mereka akan tahu ini benar atau tidak pelaksanaannya,” pungkas Suardi. (*)
Editor: Farah Nazila
