SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak 68 ribu pohon akan ditanam di Pulau Jawa guna mencegah bencana tanah longsor terjadi lagi seperti di Banjarnegara dan Cilacap.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyebut penanaman pohon secara masif itu akan berlangsung secara seremonial pada Jumat, 21 November 2025 mendatang.
Khusus di Jawa Tengah, kata Raditya, penanaman pohon itu akan berpusat di Banjarnegara dan Wonosobo. Hal itu Raditya ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 18 November 2025 sore.
BACA JUGA: Imbas Longsor Banjarnegara dan Cilacap, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Cegah Hujan Lebat
“Kami bersama Pemda, utama dari BNPB arahan Pak Kepala, kami akan melakukan penanaman masif di seluruh Pulau Jawa, terbagi menjadi empat wilayah yang konsentrasinya nanti di Jateng adalah Banjarnegara dan Wonosobo,” tutur Raditya.
Meskipun penanaman secara seremonial akan berlangsung beberapa hari lagi, namun ia menyebut sosialisasi akan berlangsung pada Rabu, 19 November 2025 besok.
“Penanamannya akan berjalan secara seremonial 21 November, tapi mulai besok kami sudah sosialisasi pada Rabu, Kamis, dan Jumat. Ada sekitar 68 ribu pohon yang akan kami tanam dengan berbagai jenis,“ sambungnya.
BNPB minta setiap kabupaten/kota anggarkan Rencana Penanggulangan Bencana lima tahun mendatang
Lebih lanjut, Raditya memberi apresiasi atas langkah cepat Pemprov Jawa Tengah yang menggelar rakor pencegahan dan kesiapsiagaan pascalongsor di Cilacap dan Banjarnegara.
Ia menegaskan, daerah tak bisa lagi menunggu bencana terjadi baru kemudian baru sibuk untuk merespons. “Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana baru kita sibuk melakukan respons,” ujar Raditya.
Raditya menyebut, salah satu urgensi saat ini adalah kewajiban setiap kabupaten/kota memiliki peta risiko bencana.
Dokumen itu, kata dia, menjadi standar minimum dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai dasar penyampaian informasi kepada masyarakat, langkah pencegahan, mitigasi, hingga respons kedaruratan.
“Bahwa setiap daerah memiliki peta risiko, kemudian informasi yang bisa pemerintah daerah sampaikan kepada masyarakat, bagaimana upaya pencegahan dan mitigasinya dan bagaimana kalau itu terjadi kedaruratan bisa berjalan secara efektif dan efisien,” jelas dia.
Dalam kesempatan itu, BNPB juga memaparkan wilayah yang peta risikonya belum siap. Menurut Raditya, peta risiko harus segera berpadu atau overlay dengan prediksi dan proyeksi cuaca dari BMKG agar potensi curah hujan tinggi bisa termonitor oleh BPBD dan Pusdalops.
BACA JUGA: Siapkan Bantuan Tak Terduga Rp20 Miliar, Luthfi: Doa Kita Jateng Jangan Ada Bencana Biar Tak Terpakai
“Untuk itu kami tadi menyampaikan kawasan mana saja yang peta risikonya itu belum siap. Kemudian yang harus segera berjalan adalah peta risiko overlay dengan prediksi dan proyeksinya dari BMKG,” sambungnya.
Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak bersama BPBD dan masyarakat dalam membangun Desa Tangguh Bencana.
Menurutnya, sistem pos kamling, edukasi warga, hingga simulasi dan gladi evakuasi perlu penguatan di tingkat desa. Ia menambahkan, desa harus menjadi basis kesiapsiagaan. Oleh sebab itu, penerapan Desa Tangguh Bencana didorong untuk diadopsi seluruh kabupaten/kota.
Raditya juga menegaskan pentingnya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai dokumen wajib lima tahunan yang harus daerah anggarkan.
“RPB ini menjadi wajib bagi kabupaten/kota supaya bisa dianggarkan 5 tahun ke depan. Bagaimana perencanaannya mulai dari edukasi, literasi, mitigasi. Termasuk upaya normalisasi, mengurangi sedimentasi, peralihan fungsi lahan, mengembalikan fungsi normal sungai lagi. Terutama tanggul-tanggul supaya kuat dan tidak mengakibatkan banjir dan seterusnya,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
