SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan 3,5 hektare luas lahan untuk relokasi korban terdampak bencana longsor di Majenang, Cilacap.
Tak hanya itu, lahan seluas 2 hektare juga disiapkan untuk korban terdampak longsor di Banjarnegara.
Hal itu diungkap oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan BNPB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 18 November 2025 sore.
“Untuk relokasi dua tempat kejadian bencana khususnya untuk Majenang itu 3,5 hektare kami siapkan, baik untuk hunian tetap maupun hunian sementara. Untuk Banjarnegara, kami siapkan 2 hektare hunian sementara, kami koordinasikan dengan bupatinya,” ujar Luthfi.
Luthfi mengaku pihaknya akan secepatnya memikirkan hunian tetap untuk warga terdampak longsor baik di Cilacap maupun Banjarnegara.
“Prioritas kami hunian sementara dulu, nanti hunian tetap kami pikirkan kemudian,” sambungnya.
BACA JUGA: Ingatkan Warga Waspadai Cuaca Ekstrem, BPBD Blora Jawa Tengah: Oktober-Desember 2025 Rawan Bencana
Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menyebut jumlah warga terdampak longsor, utamanya di Banjarnegara, cukup banyak.
“Karena wilayah Banjarnegara ini pengungsinya banyak, data terakhir adalah 421 pengungsi yang nanti harus kita lakukan relokasi,” jelas dia.
Lebih jauh, Luthfi mengungkap ada Rp20 miliar Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang pihaknya siapkan untuk menanggulangi bencana yang akan datang selama musim hujan.
“Kalau perlu [BTT] enggak usah digunakan, karena apa? Ini untuk cadangan apabila terjadi bencana. Doa kita jangan ada bencana sehingga tidak terpakai nggih,” tegas dia.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menegaskan seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah harus siap dalam menghadapi potensi bencana.
“Semuanya harus siap hari ini. Misalnya Temanggung, Purworejo, Brebes, Batang, Rembang, semuanya sudah mempunyai road map daerah daerah-daerah yang high risk terkait bencana, sudah kita siapkan,” tegas dia.
Tak ingin longsor di Cilacap dan Banjarnegara terulang, Luthfi siapkan 8 ribu Tagana Desa
Luthfi menuturkan, rakor itu turut menghadirkan BNPB, Kapolda Jawa Tengah, serta perwakilan Pangdam. Seluruh BPBD, BBWS, dan 35 kabupaten/kota juga ikut hadir.
“Jadi 35 kabupaten/kota hari ini kami melakukan mapping ya, mapping daerah-daerah yang high risk terkait dengan rawan longsor, rawan banjir, kemudian adanya Gunung Merapi dan lain sebagainya. Kami bahas item by item,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemetaan itu menjadi dasar bagi kepala daerah sebagai pemimpin wilayah saat harus mengambil langkah cepat saat tanggap darurat.
Menurutnya, basis kesiapsiagaan berada di desa maupun kelurahan yang disiapkan sebagai garda terdepan mitigasi atau Tagana (Taruna Siaga Bencana) Desa.
“Basisnya adalah di desa-desa yang kita jadikan tanggap kesegeraaan. Jadi tagana desa ada hampir 8 ribu ini kita siapkan,” sambungnya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan berfokus pada perubahan musim dan potensi puncak hujan yang BMKG perkirakan terjadi pada Desember hingga Februari.
Luthfi menyebut, pemetaan ini perlu agar pemerintah daerah lebih siap memberi peringatan dini dan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.
“Minimal para pengemban wilayah dalam hal ini bupati/wali kota sudah mempunyai mapping untuk memberikan peringatan dini pencegahan serta pendidikan kepada masyarakat,” terangnya.
Selain itu, ia berharap setiap daerah sudah tahu langkah yang harus diambil bila bencana terjadi.
“Syukur-syukur sudah ada upaya apabila terjadi adanya suatu bencana, dia sudah mempunyai suatu antisipasi ke mana, di mana, dengan cara apa, dan lain sebagainya.”
Dalam rapat tersebut, kata Luthfi, simulasi berjalan secara detail. Luthfi berharap upaya mitigasi itu bisa mencegah terulangnya kejadian longsor besar seperti di Banjarnegara dan Cilacap.
“Ini tadi sudah kami simulasikan secara detail sehingga ke depan kita berdoa agar tidak terulang kembali kejadian wilayah Banjarnegara maupun di daerah Cilacap,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
