SEMARANG, beritajateng.tv – Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengapresiasi masyarakat penerima kerohiman terdampak tol Semarang-Demak seksi 1.
Mereka telah merelakan tanahnya menjadi jalan tol dan kolam retensi seluas 250 hektar.
Mega proyek infrastruktur yang tujuannya sebagai akses jalan tol sekaligus proyek pengentasan banjir itu terus bergulir.
Pembebasan lahan tanah musnah yang sempat menjadi kendala mega proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak (Semarang-Sayung) seksi 1 berhasil teratasi.
Di Kota Semarang ada 52 bidang tanah musnah yang terdampak tol. Sebanyak 36 bidang tanah pada Kamis (14 Desember 2023) berlangsung penyerahan dana Kerohiman.
Semarang menerima dana kerohiman senilai Rp 399.380.820.650 untuk total 37 bidang tanah milik 22 orang warga terdampak Tol Semarang-Demak. Namun, yang telah selesai prosesnya dan penyerahan adalah untuk 36 bidang tanah.
Penyerahan dana Kerohiman itu secara simbolis kepada 15 warga yang terdampak pembangunan tersebut di Kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno bersama Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dan tim terpadu menyerahkan uang kerohiman kepada warga yang terdampak.
“Saya menyampaikan terimakasih kepada para penerima kerohiman. Ada 36 bidang yang sudah di terimakaan dari kelurahan Trimulyo, Terboyo wetan dan Terboyo kulon, Kecamatan Genuk,” ujar Mbak Ita sapaan akrabnya usai acara.
Mbak Ita menyebut, dengan penyerahan dana kerohiman. Harapannya bisa memperlancar pembangunan jalan tol, termasuk pembangunan kolam retensi. Kementerian PUPR bahkan tengah membangun sabuk pantai (sheetpile) di kawasan Tambak Lorok sepanjang 1 kilometer lebih.
Penyerahan Dana Kerohiman Tol Semarang-Demak
“Pembangunan tol yang menyambungkan Semarang-Demak ini akan mempermudah akses orang dari dan akan ke Pantura lewat jalur tol. Ada pula pembangunan kolam retensi seluas 250 hektar. Diharapkan kolam retensi ini bisa jadi upaya pengendalian rob dan banjir,” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, pencairan dana kerohiman ini telah mengalami proses yang cukup panjang.
