SEMARANG, beritajateng.tv – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti dampak sosial pembangunan tol Semarang-Demak.
Ada beberapa dampak sosial pembangunan Tol Semarang-Demak yang timbul. Antara lain terdampaknya para pedagang kaki lima (PKL) di sekitar wisata Masjid Syeh Jumadil Kubro. Dan para nelayan yang nantinya tidak bisa melaut karena terhalang tanggul tol.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, lahan PKL di wilayah Syeh Jumadil Kubro terkena proyek tol Semarang – Demak.
Ia meminta keberadaan PKL ini bisa di pertahankan karena mereka menimbulkan multiplier effect terhadap wisata religi tersebut.
“Masjidnya memang tidak kena, tapi PKLnya kena. Kami ingin selamatkan destinasi wisata religi. Karena keberadaan PKL juga memberikan multiplier effect,” papar Anang, saat meninjau pembangunan Tol Semarang – Demak, Rabu 7 Juni 2023.
Selanjutnya, dampak sosial juga berimbas pada para nelayan di wilayah Tambaklorok. Anang menyebut, para nelayan nantinya tidak bisa melaut karena terhalang tanggul laut.
Hal ini perlu penanganan agar para nelayan bisa tetap bertahan hidup, misalnya dengan beralih profesi.
Sebenarnya, ada celah yang bisa warga lewati untuk melaut yakni di Sungai Babon. Hanya saja, saat kolam retensi harus membuang air, arus akan deras.
“Tadi kami lihat meter kubiknya mencapai 30 meter kubik per detik. Kalau pompa berjalan. Eksisting sekarang tidak sampai 20 meter kubik,” sebutnya.
Selain itu, Anang menyebut, ada dampak yang belum tertangani yakni warga yang menggarap tanah milik pemkot. Penggarap meminta adanya ganti rugi ayah tali asih.
“Itu tanah milik pemkot. Pemkot sudah oke, tapi penggarap minta ada ganti rugi atau tali asih. Ini belum ada solusi,” jelasnya.
Dampak sosial pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1C
Di samping dampak sosial pembangunan Tol Semarang-Demak yang negatif. Pihaknya juga menghitung dampak positifnya. Melalui kunjungan ini, Komisi D ingin BPBD membuat perencanaan yang tepat terkait kebencanaan.
Dampak positif dari pembangunan tol Semarang-Demak yaitu wilayah banjir berkurang. Dengan demikian, BPBD tidak perlu memasang early warning sistem (EWS) dan mitigasi bencana bisa berkurang.
“Kami integrasian dengan program pemkot,” ucapnya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati memaparkan, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan untuk pembahasan penanganan bencana dengan BPBD.
“Dengan adanya rencana pembangunan kolam retensi, harapan kami bahaya rob banjir sudah tida terjadi lagi di kawasan-kawasan langganan banjir,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak seksi 1, Yusrizal Kurniawan mengatakan, pembangunan tol Semarang-Demak seksi 1C masih terus pihaknya kerjakan.
“Praktis yang sudah banyak kemajuan signifikan itu di Kaligawe sampai dengan tol sebelum tanggul laut. Jadi sekitar 1-2 kilometer,” ujar Yusril.
Menurutnya, tanggul laut atau kolam retensi saat ini masih dalam tahap 90-96 persen pembebasan. “Kami masih menunggu pembebasan area yang terendam karena regulasi yang ada, terdapat kendala pembayaran untuk tanah musnah, ” imbuhnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
