SEMARANG, beritajateng.tv — Perubahan peta anggaran yang terpengaruhi kebijakan nasional mendorong DPRD Kabupaten Semarang meminta pemerintah daerah bersikap realistis dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, mengatakan penyesuaian penting, menyusul kebijakan efisiensi dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Harus ada perubahan target di RPJMD. Ini perlu direview bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Rabu, 29 April 2026.
Ia menegaskan, strategi penganggaran harus mengutamakan skala prioritas agar program tidak terbengkalai. Menurutnya, sektor pelayanan dasar seperti penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perlu menjadi fokus utama.
BACA JUGA: Dana RT Rp25 Juta, DPRD Semarang Minta Pelaporan Tak Lagi Bebani Pengurus
Bondan menilai, meskipun capaian di sektor tersebut sudah di atas 50 persen, masih perlu ada upaya lebih untuk mencapai kondisi ideal.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Semarang dari PAN, Said Riswanto, juga mendorong evaluasi terhadap rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
Ia menilai perubahan kebijakan fiskal nasional berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan APBD, sehingga sejumlah program berpotensi tidak berjalan optimal.
“Harus diakui, kemampuan anggaran daerah saat ini tidak lagi mencukupi untuk membiayai seluruh rencana pembangunan,” jelasnya.
Said mencontohkan, pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dapat menurunkan capaian program. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu menyesuaikan target agar tetap realistis.
BACA JUGA: Komisaris BUMD di Blora Pimpin Demo Pertanyakan Kunjungan Kerja DPRD: Itu Uang Pajak Rakyat!
Ia juga menyarankan sejumlah program strategis untuk ditinjau kembali. Seperti rencana pemindahan pusat pemerintahan, pembangunan rumah sakit di wilayah selatan, serta pengelolaan sampah di TPA Blondo.
Menurut Said, rasionalisasi perlu agar target pembangunan selaras dengan kondisi keuangan daerah.
“Dengan begitu, tidak ada program dan kegiatan yang terbengkalai,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
