“Nah, karena fokus Perda ini adalah masalah rehabilitasi, maka aturan ini akan menjadi guidance kita terkait bagaimana menangani proses rehabilitasi lahan pada area tambang-tambang yang masa operasionalnya sudah selesai,” jelas Sumarno.
Pemprov Soroti Krisis Air dan Lahan Kritis di Jateng
Dalam rapat paripurna tersebut, Sumarno menjelaskan penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah tidak terlepas dari berbagai persoalan lingkungan yang saat ini ԁihadapi Jawa Tengah.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah kondisi lahan kritis yang berpengaruh langsung terhadap ketersediaan sumber daya air.
“Kita berbicara tentang masalah menjaga lingkungan, khususnya terkait rehabilitasi dan penanganan lahan-lahan kritis di Jawa Tengah. Hal ini akan menjadi fokus kita karena berkaitan erat dengan permasalahan ketersediaan sumber daya air,” ujarnya.
Sumarno mengatakan, kebutuhan air saat ini tidak hanya untuk masyarakat. Namun, juga untuk mendukung ketahanan pangan melalui irigasi dan kebutuhan kawasan industri.
BACA JUGA: Dua Tambang Ilegal di Kendal dan Boyolali Dibongkar, Pelaku Raup Untung dari Pasir dan Tanah Urug
Ia menyoroti kondisi di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah yang menghadapi persoalan penurunan muka tanah atau land subsidence. Hal itu merupakan akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.
“Permasalahan yang saat ini kita hadapi di kawasan Pantura. Khususnya terkait dengan penurunan permukaan tanah atau land subsidence, salah satu pemicunya adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan,” katanya.
Oleh karena itu, Pemprov Jawa Tengah menilai upaya menjaga daerah tangkapan air dan kawasan hutan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air di Jawa Tengah.
“Ketersediaan air baku ini tentu saja berkaitan langsung dengan masalah lingkungan. Yaitu bagaimana upaya kita menjaga kondisi daerah tangkapan air dan kawasan-kawasan hutan yang ada di Jawa Tengah,” tandas Sumarno. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
