“Jadi saya minta Walikota, Bupati, Gubernur, jangan malu. Jangan sampai memerintahkan kepada kelurahan desa [untuk tidak mendata]. Kalau warga itu miskin, ya sudah miskin saja, tulis apa adanya. Toh itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, warga miskin yang tak terdata itu akan berdampak pada penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Bantuan sosial juga tidak akan dapat untuk ke depannya. Kalau P4, mereka sudah tidak dapat bansos lagi,” terangnya.
Padahal, kata Zainal, Vita dan keluarganya tak pernah sama sekali menerima bantuan, baik dalam bentuk bansos, Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial (Kemensos), maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Saya harap bupati jangan malu lah. Kalau warganya miskin ya dicatat memang miskin, wong itu ada programnya kok,” tandasnya.
BACA JUGA: Tak Semua DTKS Terdaftar Bisa Masuk Jalur Afirmasi PPDB SMA/SMK, Ini Kata Dinas Pendidikan Jateng
Kata Dinas Pendidikan Jawa Tengah soal nasib Vita, masih bisa jadi siswa SMA Negeri?
Sementara itu, Wakil Sekretaris PPDB Disdikbud Jawa Tengah, Sunarto, mengaku pihaknya tengah mencarikan solusi terhadap nasib Vita.
Sunarto menyebut, skema agar Vita bisa sekolah di tahun ajaran 2024/2025 pun telah ia siapkan. Vita sendiri hendak ingin mendaftar ke SMAN 9 Semarang atau SMAN 4 Semarang lantaran jarak rumahnya yang dekat.
Kendati begitu, Sunarto belum bisa menjamin apakah Vita bisa menjadi siswa baru di kedua sekolah tersebut. Sebab, proses PPDB SMA/SMK Negeri saat ini sudah sampai daftar ulang.
Menurut Sunarto, alasan SMAN 9 Semarang dan SMAN 4 Semarang menolak Vita mendaftar lewat jalur afirmasi tak lain adalah taat pada SOP yang berlaku.
“Sehingga dia [SMA 4 dan SMA 9] untuk melaksanakan sesuatu di luar SOP, itu tidak bisa. Namun kalau terkait ketidaknyamanan itu sifatnya personal. Saya atas nama Disdikbud mohon maaf kalau layanan satuan pendidikan kami tidak berkenan oleh orang tua dan keluarga CPD,” ujar Sunarto.
