Perihal nasib Vita, Sunarto harus berkoordinasi dengan banyak pihak. Tak lain ialah Disdikbud, Dinas Sosial, dan satuan pendidikan itu sendiri.
“Setiap kelembagaan, akan kami sampaikan pada pimpinan perihal mana yang paling mungkin. Kalau memungkinkan, ya kenapa tidak? Pada prinsipnya, proses PPDB yang sudah berjalan, biarlah berjalan,” ujar Sunarto.
BACA JUGA: Cek! Ini 3 Kategori Status Ekonomi yang Jadi Prioritas Jalur Afirmasi PPDB Jawa Tengah 2024 SMA/SMK
Tak sekali dua kali, masalah DTKS pernah Ombudsman soroti
Sebelumnya, DTKS menjadi satu dari beberapa polemik yang warnai PPDB SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah. Hal serupa Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, beberkan beberapa waktu lalu.
Khusus jalur afirmasi, Farida mengaku banyak warga Jawa Tengah yang mengeluh terkait data yang tak sinkron. Pihaknya mengungkap, ada beberapa aduan soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tak terintegrasi di data milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
“Banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait data siswa tidak mampu yang sudah ada di DTKS, tetapi di tingkat provinsi namanya tidak ada. [Aduan di] jalur afirmasi ini, mereka sudah tercatat di DTKS kabupaten/kota, tetapi belum terintegrasi ke [DTKS provinsi] Jateng,” ujarnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
