SEMARANG, beritajateng.tv – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah mengungkap dua kasus penambangan ilegal di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Boyolali.
Dari masing-masing lokasi, polisi mengamankan satu orang tersangka yang di ketahui sebagai pemilik lokasi, penyewa, sekaligus pendana kegiatan tambang tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Djoko Julianto, mengatakan kedua lokasi tambang tersebut beroperasi tanpa izin usaha pertambangan.
“Yang satu di wilayah Kabupaten Kendal, yang satu di wilayah Kabupaten Boyolali. Dari masing-masing TKP kita amankan satu orang pelaku, sekaligus pemilik lokasi dan dia sebagai penyewa dan sekaligus sebagai pendana,” ujar Djoko dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Banyumanik, Kota Semarang, Senin, 23 Februari 2026.
BACA JUGA: Respons Raperda Minerba, Sekda Jateng: Untuk Menindak Tambang Ilegal di Jawa Tengah
Menurut Djoko, para pelaku telah beraktivitas kurang lebih dua bulan sebelum akhirnya petugas amankan.
“Pelaku sudah beraktivitas kurang lebih dua bulan. Setelah kita lakukan penyelidikan memang tidak ada izin dan mereka lakukan secara ilegal untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Penjualan Tambang Pasir di Boja Kendal Rp800 Ribu per Rit
Kasus pertama terjadi di Dusun Gowok, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Tersangka berinisial R (52), warga Krajan Pagertoya, Kecamatan Limbangan, melakukan penambangan pasir.
Di lokasi tersebut, petugas mengamankan satu unit excavator merek Develon tipe DX220A-2M warna oranye. Unit itu tersangka gunakan untuk mengeruk material pasir. Djoko menjelaskan, hasil tambang tersangka jual secara langsung kepada masyarakat yang datang ke lokasi.
“Untuk yang di Kendal itu pasir. Jadi dia buka di lokasi kemudian ada kendaraan-kendaraan yang datang langsung membeli di lokasi,” katanya.
Adapun harga jual pasir ditetapkan sebesar Rp800.000 per rit. Selain alat berat, polisi juga menyita uang tunai Rp600.000 yang dugaan kuat hasil penjualan, sampel pasir, fotokopi surat perjanjian jual beli tanah, faktur pembelian alat berat, serta uang Rp100.000 sisa pembayaran operator.
Berdasarkan perhitungan penyidik, potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal di Kendal mencapai sekitar Rp340.400.000 dengan luas lokasi terdampak sekitar 3.100 meter persegi.
Modus Penataan Lahan di Boyolali Terhadap 449 Rit Tanah Urug
Kasus kedua terjadi di Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Tersangka berinisial S (47), warga Dusun Gumulun, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, melakukan penambangan tanah urug.
Berbeda dengan kasus di Kendal, aktivitas di Boyolali terkemas seolah-olah sebagai kegiatan penataan lahan. Namun hasil tanah urug dijual kepada masyarakat umum.
“Sedangkan kerja sama tadi dengan masyarakat dia berbuat seakan-akan dia menyewa lokasi itu oleh masyarakat. Jadi informasi itulah kemudian disampaikan ke kita bahwasanya lokasi yang awalnya digunakan untuk usaha rupanya digunakan oleh pelaku untuk diambil tanahnya dan pasirnya,” jelas Djoko.
Tanah urug tersebut dijual dengan harga Rp165 ribu per rit. Dari hasil penyelidikan, tercatat aktivitas pengangkutan mencapai 449 ritase.
Di Boyolali, polisi mengamankan satu unit excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning, dua unit dump truck (Toyota Dyna dan Hino Dutro), buku catatan ritase, serta sampel material tanah urug.
Potensi kerugian negara akibat aktivitas di Boyolali perkiraannya mencapai Rp226.251.000 dengan luas lahan terdampak sekitar 4.746 meter persegi.
Pelaku Terjerat UU Minerba, Terancam 5 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Miliar
Atas perbuatannya, kedua tersangka di jerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
Pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Djoko menegaskan, penindakan berlangsung setelah menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas pembukaan lahan baru yang dugaan kuat tanpa izin.
BACA JUGA: ESDM Jateng Pastikan Tambang Tanah Urug di Batealit Jepara Ilegal: Masuk Lahan Lindung
Lebih jauh, Polda Jawa Tengah memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian negara.
“Jadi mereka buka lahan baru sehingga informasi masyarakat kepada kami dan kita lakukan upaya penyelidikan dan langsung kita amankan di dua lokasi yang berbeda,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
