SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Mari Bangkit Bersama Awasi Pemilu 2024 Untuk Wujudkan Pemilu Bermartabat Melalui Seni dan Budaya”, di Hotel Terra Cassa, Bandungan Kabupaten Semarang, Sabtu (27/5/2023).
Ada banyak elemen yang hadir dalam kegiatan ini. Misalnya kelompok seni dan budaya, Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Semarang ini bertujuan untuk mengajak kelompok seni dan budaya untuk melakukan pengawasan partisipatif guna mensukseskan pemilu yang bermartabat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang M. Talkhis mengatakan terdapat potensi pelanggaran Pemilu dengan memanfaatkan seni dan budaya. Di kabupaten Semarang pernah ada pagelaran wayang yang terintervensi dogmatisasi politik.
“Pada masa kampanye Pemilu 2019 ada pagelaran wayang kulit di salah satu desa menghadirkan dua calon legislatif yaitu calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan calon anggota DPRD Kabupaten Semarang. Mereka menumpangi kegiatan itu untuk menyampaikan sumbangan dan sudah kita proses sampai pengadilan.” Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali,” ungkapnya.
Talkhis menjelaskan bahwa telah melakukan komunikasi kepada seniman agar tidak terkecoh dengan aktivitas kesenian yang terintervensi dari politik.
“Bawaslu Kabupaten Semarang sering berkomunikasi dengan kelompok seni dan budaya untuk menyamakan persepsi terkait potensi kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Apabila ditumpangi oleh kepentingan politik ini bisa menjadi pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi pemilu,” jelasnya.
Hadir juga Farid Zamroni dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) sebagai narasumber pada kegiatan ini.
Pengawasan Pemilu, Awas Hoaks Merajalela
Dalam paparannya Farid menjelaskan potensi misinformasi yang akan terjadi di tahun-tahun politik seperti ini akan sangat banyak. Berkaca dari pemilu 2019 kemarin banyaknya berita bohong untuk saling menyerang satu sama lain peserta Pilpres 2019.
“Berkaca dari Pemilu 2019 yang ada di data kita itu ada sekitar 1.221 berita bohong. Ini polanya saling serang antar pendukung peserta Pilpres 2019. Pada pemilu 2024 nanti pasti juga akan ada saling serang antar pendukung ini dengan berita bohong, pada tahun 2023 sampai dengan bulan Maret di data kita sudah ada 664 berita bohong,” ungkap Farid.
Farid menambahkan, untuk mengurangi kegaduhan di masyarakat karena efek dari berita bohong tersebut, masyarakat harus bisa menyaring berita yang ada di internet. Selain itu memberikan perlawanan terhadap berita bohong tersebut dengan memberikan data-data yang valid.
“Efek dari berita bohong tersebut bisa menimbulkan kegaduhan dimasyarakat, kita yang hadir disini mari sama-sama melawan berita bohong yang banyak beredar di internet dengan cara menyaring berita-berita tersebut dengan tidak ikut menyebarkan berita yang belum teruji faktanya, bisa juga kita dengan mecari fakta-fakta tentang berita tersebut dan kemudian kita lawan dengan memposting fakta-fakta berita tersebut dengan data yang valid,” tutupnya (*).
Editor: Andi Naga Wulan.
