BLORA, beritajateng.tv – Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) menggelar sosialisasi literasi Keuangan Syariah bersama pegadaian di Blora, Jawa Tengah.
Sosialisasi literasi Keuangan Syariah itu menggandeng salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni pegadaian.
Acara bertajuk Menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia ini berlangsung di Segara Blora.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.S.S., M.Si. mengatakan setelah menandatangani perjanjian Kerjasama dengan Kementrian BUMN tentang 10 program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Pimpinan wilayah (PW) Jawa Tengah menunjuk Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Blora sebagai pilot project yang perdana untuk mensosialisaikan 10 program PUMK itu.
“10 program PUMK ini Kabupaten Blora adalah yang mengawali, dan saya juga baru pertama kalinya datang ke Blora. Tapi mudah mudahan ini bukan yang terakhir saya datang ke Blora, ” ungkap Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.S.S., M.Si., Sabtu (13 Januari 2024).
Literasi Keuangan Syariah
Tujuan adanya Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah ini, kata Margaret, adalah memberdayakan kaum perempuan khususnya anggota Fatayat NU untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi mereka melalui 10 program PUMK.
Menurut Margaret, program ini akan berkelanjutan, tidak hanya di Blora saja namun di 240 cabang yang ada di Indonesia.
Hadir pula pimpinan Cabang pegadaian Blora Ilham Aprianto, S.E. yang menyampaikan materi terkait produk – produk pegadaian seperti Tabungan Emas, Arum Haji, aplikasi Pegadaian Digital dsb.
“Pegadaian ikut serta dalam inklusi keuangan, pembiayaan mikro yang bersifatnya adalah mikro kecil banget. Jadi misalkan ada KUR pun, kita KUR nya adalah super mikro dan produk -produk yang menyasar usaha UMKM,“ kata Blora Ilham Aprianto.
Sementara itu, Ketua PC Fatayat NU Blora, Dr. Ulva Fatiya Rosyida, S.S,M.Hum mengaku bangga atas terselenggaranya kegiatan ini. Hal ini lantaran Blora terpilih menjadi pilot project perdana yang menerima manfaat dari Kerjasama antara PP Fatayat NU dengan Kementerian BUMN.
