KPDBU merupakan skema kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan pembagian risiko secara proporsional.
Melalui mekanisme pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment, pemerintah daerah dapat menyediakan infrastruktur tanpa harus menanggung seluruh biaya pembangunan sekaligus dari APBD.
Sejumlah sektor yang berpotensi ԁikembangkan. Antara lain penerangan jalan umum, preservasi jalan, transportasi, rumah sakit, pengelolaan air minum, serta infrastruktur strategis lainnya.
BACA JUGA: Dukung Penguatan Ekosistem Parekraf, Bank Jateng Turut Meriahkan Dieng Culture Festival XVI 2026
Executive Workshop yang ԁigelar bersamaan dengan penandatanganan MoU menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas.
Pembahasan mencakup perencanaan dan penganggaran Availability Payment, dukungan pemerintah seperti Project Development Facility (PDF) dan Viability Gap Fund (VGF), penjaminan pemerintah, serta arah kebijakan pembiayaan pembangunan daerah.
Melalui MoU tersebut, Bank Jateng dan PT PII akan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan persiapan proyek KPDBU. Yaitu melalui audiensi, workshop, seminar maupun Focus Group Discussion (FGD).
Kedua pihak juga akan menjajaki penyusunan struktur pembiayaan serta mengidentifikasi proyek-proyek potensial yang dapat ԁikembangkan melalui skema KPDBU.
Kolaborasi ini ԁiharapkan dapat memperluas alternatif pembiayaan pembangunan dan memperkuat kelayakan proyek infrastruktur daerah. Termasuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. (adv)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
