SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) angkat bicara soal gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang di wilayah kaki Gunung Slamet.
Dalam beberapa hari terakhir, banjir bandang dan longsor juga terjadi di kawasan kaki Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Pemalang, Tegal, Banyumas, dan Purbalingga, pada 23-24 Januari 2026.
Peristiwa tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, lantaran aliran banjir membawa kayu gelondongan yang merusak infrastruktur dan rumah warga. Namun hingga kini, asal material kayu gelondongan tersebut belum dapat dipastikan.
Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyebut banjir bandang yang terjadi di kawasan lereng Gunung Slamet dipicu oleh kombinasi faktor alam, utamanya curah hujan ekstrem dan kondisi topografi wilayah.
BACA JUGA: Kayu Gelondongan Terbawa Banjir Bandang Pemalang-Banyumas, WALHI Jateng: Ada Indikasi Deforestasi
“Kalau kita cermati, memang terjadi curah hujan yang sangat tinggi dan kondisi kelerengan yang sangat tajam. Ini yang sangat mempengaruhi terjadinya bencana kemarin,” kata Widi usai menghadiri diskusi pertobatan ekologis di Rumah Uskup Pandanaran, Kota Semarang, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia mengaku di kawasan lereng Gunung Slamet terdapat alih fungsi lahan yang tersebar di wilayah Brebes, Tegal, hingga Pemalang. Namun, menurutnya, faktor tersebut tidak bisa dilihat sebagai satu-satunya penyebab.
“Memang ada tutupan lahan yang kurang dan ada alih fungsi lahan, tapi sebenarnya awalnya adalah hujan yang sangat ekstrem di puncak. Ada yang tutupan lahannya kurang, ada yang kelerengannya sangat tajam,” ujarnya.
DLHK Jateng Masih Verifikasi Gelondongan Kayu yang Terbawa Banjir Bandang
Terkait gelondongan kayu yang terbawa banjir, Widi menegaskan pihaknya masih melakukan verifikasi bersama Kementerian Kehutanan. Ia menyebut, identifikasi awal menunjukkan kayu tersebut berpotensi berasal dari lahan milik masyarakat.
“Kami masih cek dengan Kementerian Kehutanan. Tapi kalau melihat jenisnya, ada kayu sengon. Itu ada potensi memang berasal dari hutan rakyat, dari lahan-lahan masyarakat yang memang tanaman produksi kayu,” katanya.
Widi menegaskan, hingga kini pihaknya belum bisa memastikan sumber kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung.
BACA JUGA: Viral Gelondongan Kayu di Pemalang dan Tegal Usai Banjir Bandang, BPDB Jateng Belum Tahu Asalnya
“Tidak semuanya dari hutan lindung. Kami masih cek. Kami lihat apakah ada pinus atau tidak. Identifikasi sementara kemarin belum ditemukan kayu pinus,” ujarnya.
Ia menambahkan, gelondongan kayu yang terbawa hingga ke wilayah pesisir, khususnya di Kabupaten Tegal, juga tidak seluruhnya berupa kayu besar.
“Yang masuk ke pantai di Kabupaten Tegal itu juga bukan gelondongan besar semua. Lebih banyak kayu-kayu ranting,” jelas Widi.
Klaim Belum Ada Indikasi Pembalakan Liar, DLHK Masih Telusuri
Menanggapi terkait kemungkinan adanya pembalakan liar atau penebangan ilegal, Widi menyebut belum ada indikasi yang mengarah ke sana.
“Kami masih teliti. Hari ini tim dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan masih ke lapangan,” katanya.
Menurutnya, penentuan asal kayu bakalan melalui identifikasi jenis kayu secara menyeluruh.
BACA JUGA: Dari Tegal hingga Magelang, Wisata Jateng Terimbas Banjir Bandang-Angin Ribut
“Nanti lihat jenis kayunya apa. Baru bisa menyimpulkan apakah dari hutan lindung, hutan rakyat, atau dari mana,” ujarnya.
Widi juga menanggapi isu yang mengaitkan gelondongan kayu dengan aktivitas pembangkit listrik panas bumi (geotermal). Ia menegaskan eksplorasi geotermal di kawasan tersebut telah lama dihentikan.
“Yang geotermal itu sudah berhenti eksplorasinya beberapa tahun lalu,” tegasnya.
Pemprov Jawa Tengah Dorong Gunung Slamet Jadi Taman Nasional
Sebagai langkah jangka panjang, DLHK Jawa Tengah mendorong penguatan perlindungan kawasan Gunung Slamet melalui perubahan status kawasan.
Ia mengungkapkan, usulan tersebut telah DLHK sampaikan kepada Kementerian Kehutanan sejak 2025.
“Kami mendorong upaya rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk mengusulkan wilayah Gunung Slamet menjadi taman nasional. Sudah dikirimkan ke Kementerian Kehutanan. Tahun 2026 nanti akan turun tim terpadu, ada akademisi juga yang akan melakukan kajian dan pemetaan,” ujarnya.
Widi berharap, penetapan kawasan Gunung Slamet sebagai taman nasional dapat mempercepat rehabilitasi hutan dan memperkuat upaya pencegahan bencana ke depan.
“Mudah-mudahan bisa ditetapkan sebagai taman nasional, sehingga upaya perbaikan hutan bisa dilakukan lebih optimal,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
